MAKASSAR, BKM–Ratusan politisi harap-harap cemas untuk ikut pada tahapan pemilihan wali kota (pilwali) maupun pemilihan bupati (pilbup) November 2024 mendatang.
Salah satu yang membuat para politisi harap-harap cemas sebab mereka harus menaikkan suara atau perolehan kursi partainya di setiap parlemen pada pemilu legislatif (pileg) Februari 2024.
Jika partai yang dipimpinnya meraih suara dan kursi yang signifikan, maka peluangnya untuk diusung semakin besar, namun jika partainya hanya mendapat satu, dua hingga tiga kursi, maka harus mencari partai koalisi untuk mencukupkan syarat mengusung pasangan calon.
Kendala kedua, manakala, partainya mengusung non kader sebagai calon, sementara para politisi sudah bekerja secara maksimal menaikkan suara dan kursi partai di parlemen.
Jika merujuk hasil pilwali dan pilbup lalu, hampir semua partai mendorong bukan kader, namun eksternal .
Seperti saat pilwali Makassar, Partai Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Berkarya hanya mengusung non kader.
Adapun partai yang mengajukan kadernya hanyalah Partai Golkar, Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Di Sulsel setidaknya ada tujuh hingga sepuluh partai pemilik kursi di parlemen akhirnya jadi pendukung, bukan pengusung.
Pada pileg April 2019 lalu, ada 16 partai politik yang bertarung, dan kini setidaknya sudah ada dua partai baru yang siap ikut perivikasi faktual yakni Partai Gelora dan Partai Ummat.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe meminta seluruh ketua DPD II Golkar kabupaten kota agar mempersiapkan dirinya maju di pilwali dan pilbup mendatang. Caranya harus bekerja agar perolehan suara dan kursi Golkar naik dan dapat mengusung sendiri pasangan calon.
Pengamat komunikasi politik UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad menilai jika Golkar dan nasdem menjadi partai yang siapa di pileg nanti. “Hal itu telah dibuktikan dengan ditandai kekuatannya yang sudah banyak, baik di eksekutif hingga di legislatif,”ujar Firdaus Muhammad. (rif)