MAKALE, BKM — Anggota Pansus RPJMD DPRD Tana Toraja dari Fraksi Partai Golkar Yariana Somalinggi prihatin dengan warga penerima bantuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial di Tana Toraja tidak tepat sasaran akibat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak akurat.
Warga cukup lama menderita lantaran dipasung dari keluarga, kenapa pemerintah tidak dapat menjangkau semua itu, padahal pendataan kebawah warga pra sejahtera sudah berlapis.
Lebih parah lagi ada orang kaya menerima bantuan, sementara masyarakat miskin yang berhak terabaikan. Fenomena ini harus ada jalan keluarnya.
Anggota Pansus DPRD Tator Yariana, Sabtu (24/7) disela-sela dengan tiga OPD seperti Dispora, BPMPL dan Dinsos di ruang komisi mengaku prihatin ditengah mewabahnya virus Covid-19 sementara bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.
Seharusnya Pemkab Tator yang intens dengan kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat memperbaiki data penduduk keluarga miskin agar saat menyalurkan bantuan bisa tepat sasaran.
Untukmasalah sosial harusnya ditangani OPD teknis termasuk penyandang disabilitas. Karena itu perlu ada keterbukaan data dan informasi lintas OPD.
Yariana mengaku TP PKK pekan lalu menemukan warga di Bungin Makale Utara dipasung sejak 30 tahun lalu. PKK langsung mefasilitasi dan diantar ke RSUD Lakipadada untuk mendapatkan perawatan dari dokter Psikiater.
Sementara itu Ketua Pansus RPJMD, Kristian Lambe meminta Pemkab memvalidasi data warga miskin sebelum menyalurkan bantuan. (gus/C)
