MAKALE, BKM — Ketua DPRD Welem Sambolangi usai paripurna meminta agar Bupati Tator Theofilus Allorerung melakukan evaluasi kinerja kepada kepala OPD berknerja buruk dan tidak mampu mencapai realisasi pendapatan maupun belanja sesuai target direncanakan.
”Kami juga meminta menindak tegas para rekanan atau badan usaha yang tidak menyelesaikan proyek pembangunan sesuai perencanaan,” ujar Welem.
Sementara itu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tana Toraja melaporkan hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tana Toraja tahun 2020, Kamis (5/8). Laporan disampaikan Sekwan Yohanis Napan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Welem Sambolangi, bersama Wakil Ketua Yohanis Lintin Paembonga, dan Evivana Rombe Datu.
Paripurna mendapat banyak interupsi dari anggota dewan lantaran buruknya pengelolaan anggaran tahun 2020 masa pemerintahan Nico-Victor (Nivi) dibuktikan banyaknya temuan BPK. Parahnya lagi predikat penilaian BPK LHP Tana Toraja 2020 masih WDP sudah sekian tahun masih serupa.
Padahal esensi dari penilaian BPK dan akuntabilitas atas kinerja pelaksanaan APBD sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah lebih efisien dan efektif mendorong kesejahteraan masyarakat.
Laporan Banggar berupa pendapat, pertanyaan, catatan dan rekomendasi LKPD Tana Toraja 2020 menjadi dorongan perbaiki tata kelola keuangan meliputi, target pendapatan Rp 1.169.081.453.000,00, realisasi Rp 1.132.684.863.534, 75 atau 96,89 persen.
Demikian pula belanja dan tranper target Rp 1.255.474.940.000,00, realisasi Rp. 1.112.242.904.839,58 atau 88,59 persen dan selisih pembiayaan Rp 86.456.487.000,00 atau 42,17 persen sehingga tahun 2020 ada silva Rp. 56.898.445.105,40.
Meski demikian, di 28 OPD ditemukan utang Rp. 67.446.791.672,00. Pasalnya total utang dari semua OPD RP. 87.468.586.936,00, berkurang menjadi Rp 67.446.791.672.,00. Perubahan terjadi lantaran koreksi dari BPK di Dinas PU sebesar Rp.20.021.795.264,00.
Untuk penertiban aset bergerak maupun tidak bergerak sehingga penggunaannya sesuai peruntukannya. (gus/C)
