MAKASSAR, BKM–Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar terus fokus pada penanganan covid-19, seperti penyiapan vaksinasi, obat-obatan hingga lokasi isolasi mandiri (Isoman). Setelah KM Umsini dan Asrama Haji dijadikan lokasi isoman, sejumlah tempat juga bisa menjadi alternatif tempat isoman baru jika pasien meningkat seperti di Lapangan Karebosi dan sekolah-sekolah.
Usulan tersebut datang dari Ketua Lembaga Pengawas Kebijakan Publik Ombudsman Sulsel, Subhan Djoer. Bahkan, kata Subhan, Kepada BKM, akhir pekan lalu, lokasi itu bisa saja digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Apalagi, anggaran penanganan covid sangat besar setelah dipotong dari anggaran organisasi perangkat daerah.
“Itu boleh-boleh saja dan yang utama harus diperhatikan tempat isomannya yang nyaman serta sanitasinya untuk cuci,mandi dan kakus.Itulah yang paling penting dalam isolasi mandiri,”jelas Subhan.
Subhan juga berharap agar di setiap kelurahan ada posko yang memiliki nomor telepon dan ketika masyarakat membutuhkan langsung menghubungi nomor telepon yang ada di posko.”Saya sangat mengapresiasi kerja kerja yang ada di pemerintahan terkait dengan penanganan pandemi covid di sulsel. Tetapi perlu juga upaya-upaya kesempurnaan,”jelasnya.
Terkait adanya informasi dari dinas kesehatan, dimana banyak masyarakat dari daerah yang datang ke Makassar untuk melakukan vaksin, sehingga di Makassar kekurangan vaksin. Menurutnya , hal tersebut tidak boleh dibeda-bedakan sebab orang memang butuh vaksin dan ingin cara cepat mendapatkan vaksin. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita hoaks.
“Pemerintah tidak boleh membatasi orang yang ingin vaksin, fokus pemerintah sekarang adalah bagaimana memperbanyak vaksin tersebut sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Sulawesi selatan, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk vaksin. Pemerintah juga jangan menyulitkan masyarakat yang belum vaksin untuk mengurus administrasi dan mendapatkan pelayanan publik. Tapi memang sebaiknya masyarakat tetap vaksin,”ujarnya.
Menyikapi usulan dari Ombudsman, anggota DPRD Kota Makassar merasa jika hal itu belum tepat untuk dilakukan. Mengingat kondisi covid-19 di Makassar masih bisa dikendalikan.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, bahkan dengan tegas mengatakan, jika ide tersebut sangat tidak tepat. Karena baginya saat ini Makassar tidak pada posisi yang sangat darurat.
“Menurut saya Makassar ini tidak dalam keadaan darurat sekali. Sehingga belum saatnya digunakan semua tempat-tempat tersebut (Karebosi dan sekolah) sebagai tempat isolasi,” tegas Wahab.
Jika isolasi mandiri dilakukan di Lapangan Karebosi dan sekolah-sekolah, Wahab khawatir hal itu bisa menciptakan seolah-olah kondisi Makassar yang sangat gawat. Kondisi itu juga bisa membuat Covid-19 di Makassar yang seolah-olah tak bisa dikendalikan dan kekurangan fasilitas isolasi mandiri.
“Kalau Karebosi dan sekolah dijadikan tempat isolasi, itu seolah-olah bisa menciptakan kondisi makassar yang sangat gawat. Padahal kan kondisi yang sebenarnya tidak seperti itu,” katanya.
Ia megusulkan, Ombudsman saat ini perlu mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Medukung langkah pemerintah melakukan isolasi apung dan di Asrama Haji. Baginya hal itu akan lebih jauh bermanfaat.”Seharusnya kalau saya, Ombudsman mendukung langkah pemerintah kota melakukan isolasi apung, isolasi di Asrama Haji dan di Bapelkes,” tutupnya.(pkl)