MAMUJU,BKM,- Keseriusan pemerintah daerah provinsi sulawesi barat dalam hal transparansi penggunaan anggaran terkait komitmen untuk penanganan pandemi covid-19 yang setiap harinya mengalami kenaikan angka terpapar serta yang meninggal akibat virus covid-19 dipertanyakan.
RSUD regional sulawesi barat tak mampu lagi menampung pasien positif akibat kekurangan ruangan serta peralatan tempat tidur dan ketersediaan tabung oksigen yang seharusnya menjadi dasar kebutuhan bagi pasien yang dirawat karna covid-19.
Direktur RSUD regional Sulawesi barat dr.indahwati nursyamsi ketika diwawancarai BKM mengakui jika RSUD regional telah penuh pasien covid-19 namun terkendala pada stok oxygen yang tidak memadai.
“Banyak masuk pasien dan angka kematian pun hampir setiap hari ada akibat covid-19 tetapi Stok Oxigen kurang akibat tidak adanya armada mobilisasi untuk dipakai untuk proses penyediaan stok oxygen yang harus kami ambil langsung di pare-pare ditambah lagi permintaan dana yang diajukan ke keuangan untuk penaganan covid-19 di RSUD regional masih tertunda sampai hari ini”,ungkap dr.indah
Hal tersebut lantas membuat masyarakat sulbar dibuat resah dan khawatir akibat persoalan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Barat Sukri Umar ketika dimintai tanggapan oleh BKM mengatakan bahwa memang gubernur tidak paham terkait persoalan hari ini sehingga langkah kongkrit yang harusnya diambil tidak mampu dilakukan ungkapnya.
Padahal menurut Sukri umar persoalan seperti seharusnya dari awal sudah direncanakan karna pandemi covid-19 ini sudah berlangsung 2 tahun,di sulbar, pemerintah daerah.harusnya sudah memiliki planing antisipasi ketika terjadi peningkatan data angka terpapar akibat covid-19, ditambah lagi memang wajar kalau masyarakat sulbar bertanya langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemprov terkait penanganan covid-19 di sulbar karna disitu ada pengelolaan anggaran,ujar politisi demokrat tersebut.
Secara khusus Sukri Umar mengatakan bahwa persoalan pandemi ini sudah menjadi salah satu point penting yang akan menjadi pertanyaan kami di DPRD sulbar ke gubernur nanti ketika gubernur sudah berani hadir pada saat sidang interlpalsi hari senin,(16/8) nanti di DPRD sulbar.
“Sebenarnya anggaran covid-19 ini sudah ada di kantong BTT tapi tidak diserap sampai hari ini,padahal banyak kebutuhan terkait penanganan pasien covid-19 jadi sebenarnya sudah disimpulkan bahwa keinginan untuk menagani covid-19 di sulbar tidak ada”,Ujar Sukri umar.
Laskar Anti Koropsi (LAK) SULBAR
Ketua Lembaga Anti Korupsi (LAK) sulawesi barat Muslim fathillah Aziz, ketika dimintai tanggapan oleh BKM mengatakan bahwa memang ada persoalan yang serius terjadi hari ini di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi barat selama pemerintahan Ali baal Masdar utamanya terkait nama Amujib yang sering menjadi aduan masyarakat sulbar,ujarnya
“Kalau kami di LAK menilai dan mengangap persoalan ini miris dan gubernur sebagai kepala daerah harus mampu mengambil keputusan dan langkah secepat mungkin terkait pandemi covid-19 di sulbar,jangan menunggu satu persatu masyarakat sulbar menjadi korban meninggal akibat covid-19 baru mau mengambil tindakan’ujar muslim
Muslim menambahkan bahwa Presiden Jokowi saya pikir sudah jelas dan telah melakukan instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan gerak cepat terkait penanganan covid-19 baik itu lewat refokusin anggaran dan lain sebagainya.
“Terkait anggaran covid-19, penyerapan anggaranya ini harusnya betul-betul maksimal dan yang paling penting adalah terjadi transparansi,sejauh mana yang sudah ditangani sudah berapa anggaran yang sudah digelontorkan dan seperti apa capaian-capaian target yang sudah dilakukan,karena kalau berkaca di Sulbar sendiri seperti yang kita ketahui bahwa ia memang tidak ada transparansi ini menjadi pertanyaan besar”ujar sang aktivis.
Jadi kalau bagi kami ya simpel saja kalau persoalanya si Mujib ini selaku kepala badan pengelolaan keuangan di daerah sudah tidak mampu untuk mengembang tugas mandat untuk menanggulangi covid-19 dari sisi pengelolaan anggaran yang mending mundur, lebih bagus mundur karna itu tidak main-main itu anggaran disitu itu anggaran besar bukan anggaran kecil dan sangat sangat berpotensi untuk terjadi tindak pidana saya khawatir dana itu tidak terjadi transparansi karena ada kongkalikong di dalamnya ada permainan yang muncul,patut kita curigai ujarnya
Penegak hukum juga harus bergerak cepat jangan tinggal diam atau menunggu bola, harus jemput bola kalau menurut saya dalam hal ini baik BPK,BPKP,POLDA Maupun KEJATI harus melakukan monitoring terhadap SATGAS penanganan covid-19 disulbar terkhusus Badan pengelolaan keuangan provinsi sulbar, karna itu menjadi satu kesatuan satgas di dalam pengelolaan anggaran penanggulangan covid.tambah muslim
Sampai berita ini diterbitkan kepala Badan pengelolaan Keuangan dan pendapatan daerah Sulawesi barat Amujib belum bisa berkomentar akibat masih melakukan isolasi mandiri dirumahnya ketika berusaha dihubungi BKM.*(Zul)