WAJO, BKM — Bupati Wajo Amran Mahmud, mengapresiasi Online Single Submission (OSS) Risk Based Apporoach (RBA) atau OSS Berbasis Risiko yang resmi dioperasikan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). OSS versi teranyar ini bertujuan mempermudah perizinan investasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung meluncurkan OSS Berbasis Risiko di Kantor BKPM, Senin (2/8) lalu. Khusus di jajaran Pemkab Wajo mengikuti peluncuran secara virtual di Rumah Jabatan Pesanggrahan.
Peluncuran diikuti Bupati Wajo, Amran Mahmud, didampingi Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wajo dan jajaran.
Usai acara Amran menyampaikan mengapresiasi OSS Berbasis Risiko. Menurutnya, sistem ini adalah bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan berusaha kepada masyarakat di daerah.
Dia menambahkan OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“OSS berbasis risiko merupakan cara pemerintah untuk mempermudah perizinan untuk berusaha. Jadi dengan kemudahan izin berusaha, maka tentu akan mempermudah masyarakat mendirikan usaha dan ini akan berpengaruh pada pengembangan perekonomian,” jelas Amran.
Dengan hadirnya layanan perizinan ini akan membuat iklim berusaha di Wajo menjadi lebih baik. Dengan begitu, program Pemkab Wajo menciptakan 10.000 entrepreneur baru dapat diwujudkan dengan adanya kemudahan ini.
“Untuk penerapannya di Wajo kami minta instansi terkait dalam hal ini DPTSP agar segera mempersiapkan regulasi terkait kemudahan berusaha dengan merujuk pada UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021,” beber Amran.
Sementara, Kepala DPMPTSP Wajo, Andi Bau Manussa, menyampaikan melalui aplikasi ini, jenis perizinan pun akan disesuaikan dengan risikonya.
“Untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) cukup dengan didaftar saja di online single submisson untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Kecuali usaha besar yang berisiko inilah yang harus dibuatkan sertifikat dan piagam izin,” jelasnya. (ono/C)
