WAJO, BKM — Sebanyak 6.335 tenaga honorer lingkup Pemkab Wajo belum diakomodir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Namun, pemerintah setempat sudah berkomitmen penuh untuk hal itu.
Bupati Wajo, Amran Mahmud saat membuka Sinkronisasi Kepesertaan BPJS-TK Wajo dengan Pemkab Wajo di Ruang Pimpinan Kantor Bupati Wajo, Kamis (12/8) optimis seluruh tenagah honorer akan diakomodasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Amran, perlindungan pegawai non aparatur sipil negara (ASN) tertuang dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Perlindungan ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN adalah bentuk perwujudan hadirnya pemerintah dalam menjamin masa depan yang sejahtera bagi pegawai non-ASN kita di lingkup Pemkab Wajo,” kata Amran. Harapannya, kata dia, dengan adanya perlindungan ketenagakerjaan, pegawai non-ASN dapat bekerja lebih baik lagi.
Sampai saat ini terdapat 6.335 tenaga honorer di lingkup Pemkab Wajo, yang 2.321 di antaranya adalah tenaga guru honorer. Dari jumlah itu, baru 438 orang terdaftar di BPJS-TK.
Data dihimpun dari BPJS-TK Wajo, saat ini di lingkup Pemkab Wajo terdapat tiga perangkat daerah telah menjadi peserta, yakni Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Penyelamatan, dengan jumlah 438 peserta.
Terkait sinkronisasi kepesertaan BPJS-TK dengan Pemkab Wajo, Amran Mahmud berharap agar forum ini bisa melahirkan rencana-rencana strategis terkait kemitraan.
Di tempat yang sama, Amran menyerahkan santunan kematian dari BPJS-TK kepada para ahli waris peserta yang mengalami risiko meninggal dunia.
(ono/C)