MAKALE, BKM — Komisi III DPRD Tana Toraja menggelar rapat kordinasi (Rakor) dengan dua OPD Satpol PP, dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).
Rakor dipimpin Ketua Komisi III Nico P Mangera (Nimar) dihadiri anggota komisi III lainnya Kristian HPLambe, Randan P.Sampetoding, Sony Palulungan, Timotius Tumbu, dan Andarias Tangdirerung. Hadir pula Kadis DPKAD Margaretha Batara, dan Kasatpol PP Iwanto Siappa.
Agenda rakor membahas penggunaan aset daerah Pemkab Tana Toraja yang tidak beraturan, utamanya kendaraan dinas (Randis) banyak dikuasai orang yang tidak berhak.
Saat ditemui BKM, Sabtu (21/8) Nimar menjelaskan penertiban aset daerah wajib dilakukan sebab fasilitas untuk tugas pelayanan. Tentu sangat ironi kalau orang tidak berhak menggunakan, dan biaya operasionalnya justru ditanggung Pemkab.
Olehnya itu, dewan mendesak Bupati menertibkan oknum yang tidak berhak menguasai randis. Kepada Satpol PP, PRKP, Perizinan agar berkoordinasi dalam rangkam penertiban truk bertonase berat yang melakukan bongkar muat barang, termasuk menertibkan surat izin mendirikan bangunan (IMB).
Untuk iklan dan baliho yang menghiasi sudut jalan protokol, penagihan dan lokasinya diatur agar keindahan dan estetika kota tetap terjaga, khususnya sekitar Plaza Kolam Makale.
”Sebagai wakil rakyat kami terus mengawasi aset daerah. Bagian aset DPKAD untuk segera mengeluarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk menjadi validasi dan kontrol setiap OPD pengguna barang dan dilaporkan kepada bupati secara komulatif, ”singkat Sony. (gus/C)
