MAMUJU, BKM — Anggota DPRD Sulbar tampak puas atas penjelasan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar terhadap hak interpelasi dan pandangan DPRD terkait ketidakhadiranya memenuhi undangan dewan sebelumnya di Gedung DPRD Sulbar, Senin (16/8).
Dalam rapat paripurna tersebut gubernur menyampaikan alasan ketidak hadiran pada paripurna sebelumnya karena alasan sakit serta membutuhkan kajian dan pemetaan yang lebih jelas dari setiap OPD yang dipersoalkan. Utamanya terkait bantuan hibah dan bantuan sosial sehingga terjadi pemanggilan terhadap dirinya oleh pihak DPRD.
Sekaitan dengan penyampaian jawaban Gubernur dalam paripurna hak interpelasi DPRD bahwa pelaksanaan kegiatan yang di mana dianggap terlambat dikarenakan adanya kesalahan dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,
“Insyaallah sikap kehati-hatian dan keselamatan bersama serta saling menjaga untuk kebaikan bersama,” ujar Ali.
Terkait persoalan hibah dan bantuan sosial yang dipersoalkan kata Ali segera memerintahkan setiap perangkat daerah yang ada utamanya terkait jadwal pelaksanaan serta melakukan percepatan terkait penyerapan anggaran pada APBD tahun anggaran 2021.
“Kalau ada rapat tidak usah sampai larut malam cukup dari pagi sampai sore karena orang sudah capek,” jelasnya.
Jawaban gubernur dilanjutkan dibacakan oleh Sekkab Muhammad Idris dalam pembacaan jawaban gubernur tersebut diuraikan mulai dari persoalan hibah dan bantuan sosial serta diakhiri oleh persoalan penggunaan anggaran covid-19.
Terkait bantuan sapi kurban di Biro Tata Pemerintahan dan Kesra dijelaskan bahwa bantuan tersebut tidak membutuhkan Skep Gubernur dan cukup menggunakan Skep kuasa pengguna anggaran.
Sedangkan persoalan penangan covid-19 di Sulbar yang dinilai belum maksimal bahwa hari ini tidak ada lagi persoalan karna sudah semua dibicarakan dicarikan solusinya seperti honorarium tenaga kesehatan dan persoalan kekurangan oksigen di RSUD Regional.
Anggota DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang saat ditemui BKM sekaitan dengan jawaban gubernur mengaku prinsipnya dewan menunggu sepekan janji gubernur. Jadi saya usulkan setelah sepekan baru menanggapi jawaban gubernur.
Terkait sapi kurban menurut Hatta bahwa sebenarnya yang dipersoalkan sudah bisa berjalan tanpa Skep gubernur cukup hanya Skep kuasa pengguna anggaran saja.
“Ini membuktikan bahwa memang selama ini barang yang mau diserahkan di tahan-tahan karena ketidakmampuan membaca nomenklatur belanja,” tandas Hatta. (zul/C)