MAMUJU, BKM – Pemprov Sulbar disebut tidak serius dalam menangani setiap persoalan di intitusinya terutama terkait kesehatan dan kebencanaan. Disaat angka pasien butuh perawatan dan tempat yang layak di RSUD Regional Sulbar justru muncul persoalan baru.
Pematangan lahan parkiran RSUD Regional Sulbar yang viral akibat adanya pembongkaran paving block dan pendukung lainya yang dipergunakan sebagai tempat pelayanan darurat bagi pasien karena Gedung Utama RSUD Regional belum bisa digunakan akibat gempa 6,2 Magnitudo 15 Januari lalu baru-baru ini.
Pembongkaran tersebut dilakukan akibat tidak adanya kepastian pembayaran terhadap item kegiatan yang sudah selesai dan sudah dipergunakan selama tujuh bulan untuk pelayanan darurat bagi pasien RSUD Regional Sulbar.
Ditambah lagi item kegiatan tersebut dikerjakan atas perintah dari Kepala BNPB Doni Monardo ke Pemprov Sulbar ketika berkunjung ke Sulbar pada saat kunjungan akibat gempa beberapa waktu lalu.
Pelaksana kegiatan HM Ramli kepada BKM mengatakan pihaknya sudah berbuat dan bekerja sesuai yang diperintahkan tapi langkah Pemprov Sulbar sampai hari ini belum jelas. Sehingga pelaksana Pandawa Lima mengambil langka membongkar item kegiatan serta mengimbau kepada RSUD Regional untuk bersiap-siap ketika waktu sepekan tidak ada kejelasan maka akan membongkar keseluruhan item kegiatan.
Dia menambahkan anggaran item kegiatan berjumlah Rp 4,5 M didalamnya termasuk pematangan lahan, pemasangan paving block pembangunan drainase, pembuatan taman, serta pemasangan instalasi listrik.
Dia menjelaskan apa yang terjadi baru-baru ini akibat ketidakpastian pembayaran yang dialaminya seharusnya tidak terjadi karena sebenarnya ini masih persoalan kebencanaan ditambah lagi dana BTT yang bisa dipergunakan.
“Kurang baik apa lagi saya. Kegiatan sudah saya laksanakan sesuai perintah dan sudah berbaik hati menunggu selama tujuh bulan trus sampai hari ini tidak kunjung mendapat penjelasan mengenai kepastian pembayaran. Padahal item kegiatan yang saya laksanakan adalah atas perintah Doni Monardo ke Pemprov,” tandas Ramli.
”Saat ini yang dituntut adalah hak kami. Hari Sabtu ini saya berencana akan membongkar total kelistrikan di RSUD yang dipasang dan dipergunakan untuk pelayanan darurat hari ini, ”jelasnya.
Direktur RSUD Regional Sulbar dr Indah Nursyamsi ketika dimintai konfirmasi membenarkan hal tersebut. Hanya saja pihaknya tak bisa mengambil langkah lebih lanjut karena tidak ada anggaran.
Wakil Ketua DPRD Sulbar H Abd Rahim ketika dimintai tanggapannya merasa prihatin atas kejadian tersebut. “Saya meminta kepada Gubernur agar kondisi ini menjadi perhatian khusus,” tandasnya. (zul/C)