WAJAH sumringah terpancar dari seorang bocah tatkala melihat sepatu yang sudah lama diidamkannya telah terpajang di etalase salah satu toko sepatu.
Dia pun bertekad untuk memiliki sepatu itu. Semangat menabung dia gelorakan dalam dirinya. Tiap hari dia harus menyisihkan uang jajannya untuk dimasukkan ke dalam kotak tabungannya.
Wajahnya tampak bahagia ketika selembaran uang jajannya meluncur masuk ke dalam kotak tabungannya. Namun wajah bahagia seketika langsung berubah 180 derajat ketika bapaknya didapati terjatuh dari motornya di teras rumahnya.
Bapak si bocah segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Setelah mendapatkan perawatan, bapak si bocah sudah diperkenankan pulang.
Si bocah mencoba membantu biaya pengobatan bapaknya dengan menyerahkan kotak tabungan uangnya kepada ibunya. Namun ibunya menolak dan mengatakan kepada anaknya, kalau biaya pengobatan bapaknya sudah dibayarkan BPJS Kesehatan.
Beruntung, keluarga bocah ini adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau BPJS Kesehatan.
Keberuntungan menjadi bagian dari semangat ‘Gotong Royong Semua Tertolong’ BPJS Kesehatan, juga dirasakan Jodhi.
Sejak diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja sebelumnya akibat pandemi Covid-19 membuat dia harus bekerja ekstra keras di tempat lain demi untuk bisa tetap menghidupi keluarganya.
Kerja kerasnya ini membuat penyakitnya kumat. Bahkan kondisinya bertambah parah. Dokter pun memintanya untuk menjalani operasi. Namun rencana operasinya harus tertunda. Karena Jodhi tidak punya cukup uang untuk biaya operasi dan biaya perawatan lainnya selama di rumah sakit nanti.
Sedangkan untuk menggunakan kartu JKN-KIS nya, juga tidak memungkinkan. Karena kartu kepesertaan Jodhi di JKN-KIS terblokir. Pembayaran iuran bersama keluarganya tertunggak selama beberapa bulan.
Melihat jumlah tunggakannya masih lebih terjangkau dibandingkan biaya operasinya, Jodhi segera melakukan pelunasan tunggakannya. Setelah kepesertaan JKN-KIS nya kembali aktif, barulah Jodhi menjalani operasi.
Jodhi sangat bersyukur kepesertaannya di JKN-KIS masih bisa diaktifkan di tengah dirinya sangat membutuhkan bantuan untuk kesehatannya.
Awalnya, Jodhi merasa rugi karena setiap bulan tetap membayar iuran JKN-KIS untuk dirinya dan anggota keluarganya. Tapi kartu itu tidak pernah digunakan untuk berobat ke rumah sakit. Kecuali ke Puskesmas untuk penyakit ringan seperti batuk dan demam.
Setelah merasakan manfaatnya menjadi peserta JKN-KIS, Jodhy terus berupaya agar kartu JKN-KIS nya tetap aktif. Meski sekarang dirinya harus turun kelas untuk menyesuaikan jumlah pendapatannya.
Kondisi berbeda dialami Ahmad. Dia kebingungan untuk membawa isterinya berobat ke rumah sakit. Pasalnya, dia bersama keluarganya belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Ditambah lagi saat ini dia tidak punya cukup uang untuk membawa isterinya berobat ke rumah sakit.
Jangan Tunggu Sakit Baru Jadi Peserta
Selama ini ada sekelompok masyarakat merasa enggan menjadi peserta JKN-KIS karena merasa masih sehat-sehat saja. Mereka merasa rugi membayar iuran setiap bulan selama bertahun-tahun, tapi kartu JKN-KIS nya tidak pernah digunakan untuk berobat.
Kalau pun ada yang menjadi peserta, mereka tidak mau rugi. Mereka merasa sangat sayang jika iuran yang dibayarkan setiap bulannya tidak dimanfaatkan.
Seperti yang terlihat sebelum pandemi Covid-19. Banyak masyarakat, meski hanya terserang meriang atau lemas sedikit, langsung mendatangi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan meminta surat rujukan untuk menjalani perawatan tingkat lanjutan di rumah sakit.
Padahal, sakitnya itu tergolong ringan dan bisa disembuhkan cukup dengan membeli obat di toko obat maupun apotek. Sehingga tidak mengherankan jika di sejumlah rumah sakit dipadati pasien peserta JKN-KIS.
Mereka tidak menyadari jika ketika mereka tidak terserang sakit dan tidak berobat ke rumah sakit, maka iurannya itu bisa dimanfaatkan membiayai peserta lain yang betul-betul sangat membutuhkan.
Semangat gotong royong yang menjadi simbol BPJS Kesehatan sepertinya tidak tertanam dalam diri mereka. Jadi wajar saja jika setiap tahunnya sebelum pandemi Covid-19 melanda, BPJS Kesehatan selalu defisit hingga puluhan triliun rupiah.
Corona Beri Banyak Pelajaran
Munculnya pandemi Covid-19 sejak awal 2020 lalu, telah memberi dampak cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Dampaknya tidak semata-mata bersifat negatif, tapi juga positif.
Dampak negatifnya, di antaranya masyarakat jadi enggan untuk datang berobat ke rumah sakit sekalipun penyakitnya sudah cukup parah. Begitu pula dari sisi ekonomi, membuat perekonomian pada berbagai sektor jadi lesu dan melemah.
Sedangkan dari sisi positifnya, masyarakat semakin sadar untuk menjaga kesehatannya dengan baik. Kesehatan betul-betul sangat berharga di masa pandemi ini.
Keengganan untuk berhubungan dengan rumah sakit, membuat masyarakat harus berhati-hati dalam merawat kesehatannya. Masyarakat mulai terbiasa mengonsumsi suplemen maupun herbal untuk meningkatkan imunitas tubuhnya.
Selain itu, masyarakat mulai familiar untuk mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat lain. Juga, sudah terbiasa mengenakan masker ketika berkegiatan di luar rumah atau berhubungan dengan orang lain.
JKN-KIS Siaga Lindungi Masyarakat
Sudah setahun lebih Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyerang dunia, termasuk Indonesia. Jumlah orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia per tanggal 28 Agustus 2021 mencapai angka 4.066.404 orang Jumlah yang sembuh sebanyak 3.707.850 orang. Sedangkan meninggal dunia mencapai angka 131.372 orang.
Melihat angka ini tentu sangat memprihatinkan. Apalagi, seorang Profesor Imunologi dari Universitas ETH Zurich, Swiss, Sai Reddy menyebutkan kemungkinan akan munculnya varian baru di tahun 2022 mendatang. Dimana, virus Corona yang dilabeli Covid-22 disebut lebih berbahaya daripada varian Alfa, Beta maupun Delta yang telah mengguncang dunia saat ini.
Meski belum ditetapkan secara resmi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), namun tentunya kemungkinan ini harus diwaspadai. Protokol kesehatan dengan konsep 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini, harus tetap dipertahankan di waktu akan datang.
Pemerintah sendiri telah menganggarkan untuk kesehatan termasuk penanganan pandemi Covid-19 dalam APBN tahun 2022 mendatang sebesar Rp250 triliun lebih. Besarnya anggaran untuk kesehatan yang mencapai hampir 10 persen dari total belanja negara, sebagai bukti hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN- KIS menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Konsep ‘Gotong Royong’ melalui pembayaran iuran setiap bulan kepada setiap masyarakat Indonesia.
Pemanfaatan JKN-KIS Menurun
Pandemi Covid-19 turut berdampak pada pemanfaatan JKN-KIS. Jumlah peserta yang memanfaatkan layanan JKN-KIS menurun drastis dibandingkan sebelum pandemi. Penurunannya diduga bukan hanya karena orang takut berobat ke fasilitas kesehatan (Faskes). Karena saat berhubungan dengan Faskes, maka tenaga medis yang ada akan menerapkan protokol Covid-19 dalam memberi pelayanan.
Mengutip pernyataan dari Guru Besar sekaligus Ketua Center for Health Economics and Polict Studies Universitas Indonesia (CHEPS-UI), Prof Budi Hidayat, pada media workshop yang diselenggarakan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, penurunan ini menjadi sebuah fenomena menarik.
Mengingat, sebelum pandemi Covid-19 melanda, pemanfaatan JKN-KIS terus meningkat. Sehingga dana JKN-KIS mengalami defisit.
”Turunnya pemanfaatan ini memunculkan anomali. Sebelum Covid-19, terdapat pemanfaatan sebesar lima persen untuk rumah sakit. Harusnya, ketika datang wabah maka angka pemanfaatan juga naik,” kata Budi.
Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan, rumah sakit pemerintah maupun non pemerintah yang menjadi mitra BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung program JKN-KIS. Dibutuhkan sinergi bersama dalam mewujudkan cita-cita negara untuk menghasilkan layanan kesehatan yang optimal bagi seluruh peserta JKN-KIS.
Ali Ghufron menyebutkan, seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, perlu secara kontinyu berimprovisasi menghadirkan inovasi layanan digital yang disinergikan dengan Program JKN-KIS. Harapannya, dengan adanya implementasi layanan digital, segala kebutuhan peserta JKN-KIS untuk mengakses pelayanan di rumah sakit bisa semakin mudah dan cepat.
”Yang kami harapkan, peserta sudah tidak ada lagi yang menunggu hingga berjam-jam. Jika sebelumnya masih ada peserta yang harus datang pagi-pagi untuk berobat, dengan adanya layanan digital ini, ketika peserta datang dapat langsung dilayani atau tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan,” kata Ghufron.
Selain itu, Ghufron juga mengatakan, pihaknya telah menerapkan pelayanan dengan memanfaatkan layanan digital lewat Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA). Ghufron mengungkapkan, dampak yang timbul setelah penerapan layanan digital sangat signifikan.
”Sebelumnya, di kantor kami setiap hari ada sekitar 300 peserta yang mengakses pelayanan. Namun, setelah adanya kondisi pandemi Covid-19 dan mulai diterapkan pelayanan melalui PANDAWA, jumlah kunjungan di kantor kami perlahan mulai berkurang, dari 300 hingga hanya 30 sampai 40 peserta setiap harinya. Itu artinya, pelayanan digital sudah dimanfaatkan oleh peserta dan sangat memberikan dampak yang positif bagi mereka yang ingin mendapatkan layanan,” ujar Ghufron.
Saat ini BPJS Kesehatan menetapkan sejumlah fokus utama dalam menjalankan program JKN-KIS untuk menghadirkan transformasi pelayanan kepada peserta. Ghufron mengatakan, dengan telah ditetapkannya fokus utama tersebut, seluruh fasilitas kesehatan yang menjadi mitra dapat terus mendukung dalam menyukseskan penyelenggaraan program JKN-KIS.
Ghufron pun mengharapkan adanya keterlibatan langsung dari para stakeholders untuk terus berkontribusi aktif mendukung implementasi program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dan menjaga sustainabilitas penyelenggaraan program JKN-KIS sehingga seluruh peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan optimal tanpa adanya diskriminasi. (amiruddin nur)
