MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sudah membentuk tim seleksi (timsel) lelang jabatan yang akan digelar tidak lama lagi.
Ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Senin (30/8), Danny mengatakan, pihaknya berencana melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk masuk dalam bagian timsel.
“Jadi hari Jumat nanti saya akan ketemu BPKP untuk meminta beberapa dari instansi itu untuk bisa masuk sebagai timsel,” jelas Danny.
Sejauh ini, lanjutnya, panitia seleksi sudah lengkap. Kemudian surat (permohonan izin) sudah ke pusat. Dirinya juga sudah minta petunjuk dari Jakarta bagaimana penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik.
Menurut rencana, lelang jabatan di Pemkot Makassar akan dibagi dua grup. Satu grup khusus untuk lelang jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pendapatan, dan satu grup lagi adalah OPD di luar pendapatan.
Ada enam OPD yang akan masuk dalam lelang jabatan grup pendapatan. Di antaranya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perdagangan.
Sementara OPD yang tidak berkaitan dengan pendapatan, yakni Inspektorat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A).
Termasuk
Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, dan Sekwan.
Danny merasa perlu memisahkan lelang jabatan untuk OPD yang ada kaitannya dengan pendapatan. Alasannya, karena target pendapatan yang diharapkan ke depan sebesar Rp2 triliun.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Andi Siswanta Attas menjelaskan, resetting pemerintahan saat ini sementara berproses.
Selain mutasi dan rotasi di posisi eselon III dan IV yang terus bergulir, pihaknya juga tinggal menunggu persetujuan dan rekomedasi pusat untuk menggelar lelang jabatan.
Lelang jabatan tersebut, lanjut dia, untuk mengisi jabatan kepala OPD yang kosong. Tercatat saat ini ada 24 jabatan yang diisi pelaksana tugas saat ini. (rhm)