MAKASSAR, BKM–Kondisi pendidikan di pulau dalam wilayah kota Makassar masih tertinggal dan memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan minimnya tenaga pengajar yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga kontrak.
Hal tersebut dibenarkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sangkarrang, Hasanuddin.
Hasanuddin mengatakan, Kepulauan Sangkarrang dianggapnya masih menjadi daerah terpinggirkan. Pendistribusian guru timpang ketimbang kecamatan lain di Kota Makassar.
Hasanuddin mengaku, kualitas tenaga pendidik di daerah kepulauan masih jauh dari kata layak. Terkhusus untuk tenaga yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) masih minim.
“Ini sudah menjadi masalah lama, jadi kita minta di pulau ini diberikan guru yang baguslah, karena rata-rata sekolah kita ini ada yang kekurangan, utamanya tenaga guru berstatus ASN,” ungkapnya.
Ia menambahkan, total ada 15 sekolah di pulau, dengan rincian delapan SD, tiga SMP dan dua sekolah satu atap (Satap) dan dua SMA baik negeri maupun swasta. Sementara jumlah guru ASN hanya sebanyak 50 orang, jumlah tersebut menurutnya sangat minim.
Bahkan beberapa sekolah hanya memiliki dua ASN untuk mengakomodir satu sekolah.
Lebih jauh kata Hasanuddin, kepulauan setidaknya masih membutuhkan 50 tenaga pendidik untuk membuat kualitas pendidikan sekolah kepulauan bisa lebih baik.
Mengikapi hal tersebut, anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD kota Makassar, Hamzah Hamid, meminta Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah jitu untuk mengatasi masalah yang kerap terjadi.
Ia menjelaskan, untuk mengatasi masalah tersbut mestinya Pemkot Makassar mengambil langkah panjang dengan menyekolahkan anak pulau menggunakan beasiswa hingga jenjang diploma/sarjana. Tetapi dengan catatan. “Catatannya, jika ia selesai sekolah, wajib baginya untuk mengabdi di tanah kelahiran mereka. Mau bentuk beasiswa atau apa, kuliahkan saja. Masa di Unismuh bisa kerjasama untuk dikuliahkan,” ujar ketua Fraksi PAN ini.
Seperti yang kita ketahui bersama, kebanyakan guru yang berstatus ASN tidak betah jika dirinya ditempatkan di pulau-pulau.
“Kalau orang luar mau dibawa kesana, sama saja dia merasa kalau dia dibuang,” katanya.
Maka dari itu, pemkot mestinya memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berdomisi asli di pulau. Karena nantinya tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk meninggalkan sekolah. (nug)