MAKASSAR, BKM–Partai Ummat saat ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk verifikasi partai politik setelah Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan partai yang didirikan Amien Rais pada 20 Agustus 2021.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Sulsel, Mahyuddin mengatakan walau pada saat verifikasi di Kemenkum HAM dia hanya mendaftarkan 20 DPD kabupaten/kota, tapi saat ini sudah lengkap.
“Sekarang sudah ada ketuanya Toraja utara dan Soppeng. Jadi kita sudah lengkap di 24 kabupaten/kota,” kata Mahyuddin.
Setelah disahkan, maka pihaknya akan melakukan konsolidasi di 24 kabupaten/kota untuk mempersiapkan diri guna mengikuti verifikasi administrasi dan faktual yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada awal tahun 2022 mendatang. “Jadi kita akan baru melakukan konsolidasi pada tanggal 10 September ini,” lanjutnya.
Konsolidasi kata dia untuk membersihkan struktur pengurus hingga akar rumput karena kata dia tahapan verifikasi KPU sangat dibutuhkan agar Partai Ummat bisa ikut berkontribusi pada Pemilihan umum (Pemilu) atau Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.
“Jadi bagi kami konsolidasi ini salah satu bentuk menajamkan visi kita dan memaksimalkan rekrutmen di tingkat pengurus paling labawa di desa dan kelurahan,” ujarnya.
Partai Ummat juga akan merekrut keanggotaan, baik itu pengurus dan simpatisan saat ini.
Untuk target kader kita belum bisa dipastikan berapa banyak. Tapi bagaimana Partai Ummat lolos dulu pada verifikasi administrasi dan faktual. Tapi pastinya dia harapkan pengurus kecamatan, desa lengkap.
“Jadi bagaimana seluruh daerah pemilihan baik itu DPR RI, Provinsi maupun kabupaten/kota terisi semuanya,” jelasnya.
Ketua Majelis Pengawas Partai Ummat Sulsel, Buhari Kahar Muzakkar menambahkan bila setelah disahkan, maka tahapan selanjutnya adalah kewenangan KPU. “Selanjutnya kita fokus pada verifikasi parpol. Sehingga mulai sekarang kita sedang berusaha menyempurnakan struktur pengurus di beberapa daerah,” bebernya.
Buhari pun mengakui, masih ada beberapa posisi yang kosong di DPW, sehingga perlu diisi untuk menambah kekuatan partai menghadapi Pileg 2024 mendatang.
“Begitu juga di tingkat DPD, ada beberapa daerah yang sudah ada pengurus kabupatennya. Tapi belum ada pengurus kecamatannya. Nah ini yang sementara kita sempurnakan,”harapnya. (rif)