MAKASSAR, BKM — Sebanyak 3.000 warga Makassar peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) bersoal dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Persoalan itu dilaporkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan saat bertemu dengan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, Kamis (16/9).
Siruaya mengatakan, ribuan peserta JKN tersebut memiliki NIK yang tidak sinkron dengan database yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Ada 3.000 penduduk Makassar yang belum sinkron NIK- nya. Artinya NIK itu belum bisa dideteksi, untuk itu perlu kerjasama yang baik agar saudara-saudara kita ini, bisa terdeteksi sehingga bila mereka membutuhkan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terlayani,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mereka yang bersoal terhadap pencatatan administrasi kependudukannya harus melakukan registrasi data ulang di Dukcapil agar bisa valid sehingga ke depan bisa terlayani dengan baik jika butuh pengobatan dengan mengandalkan JKN.
“Tidak ada di database Dukcapil. Artinya, bapak ibu harus ke Dukcapil untuk meregistrasi ulang. Untuk itu kita harapkan kesadaran masyarakat. Selain itu, kita juga butu dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Dukcapil,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan (Danny) Pomanto mengatakan, akan segera mencari tahu 3000 peserta JKN ini.
“Kami akan segera menyelesaikan persoalan ini. Kita akan cari, kita minta datanya. Kitakan tidak tahu mereka (BPJS) yang temukan,” tandasnya. (rhm)
