ENREKANG, BKM — Pembelian kendaraan dinas (Randis) baru Bupati Enrekang, H Muslimin Bando jenis New Marcedes-Benz V-260 senilai Rp1,6 miliar melalui APBD tahun 2021 memantik reaksi pro dan kontra dikalangan masyarakat.
Sebagian masyarakat menyatakan pembelian kendaraan operasional bupati tidak tepat ditengah situasi Pandemi Covid-19. Tapi sebagian masyarakat setuju dengan pengadaan randis bupati tersebut karena kendaraan dinas bupati sekarang sering megalami kerusakan mesin.
Namun pembelian randis tersebut tidak mungkin dilakukan jika DPRD tidak menyetujui pembahasan ABPD-P 2021 dibahas bersama eksekutif dan legislatif akhir tahun 2020 lalu.
“Karena anggaranya disetujui DPRD artinya pembelian Randis itu sudah sesuai prosedur,” ujar Suherdi salah satu warga Enrekang, Kamis (16/9).
Olehnya itu anggota DPRD Enrekang berkewajiban memberikan penjelasan saat publik mempersoalkan pembelian Randis dimaksud agar persoalannya tidak terus merembet kemana-mana. Sebab secara moral DPRD ikut bertanggung jawab karena ikut serta menyetujui anggaran yang diusulkan Pemkab.
“Jadi anggota DPRD harus bertanggung jawab dan menjelaskan kepada publik bahwa pembelian Randis tersebut sudah sesuai prosedur. Anggarannya diajukan Pemkab, dibahas bersama DPRD dan disetujui bersama di APBD- Pokok 2021,”jelasnya.
Menanggapi isu Randis yang ramai dikaitkan dengan penanggulangan Covid- 19 di Kabupaten Enrekang, Kadis Komunikasi Informatika dan Statistik Hasbar angkat bicara.
“Anggaran penanggulangan covid-19 Rp 39 M lebih dan juga pemulihan ekonomi sebesar Rp 19 milyar itu sebagai bentuk upaya dan perhatian pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di Enrekang ” tandas Hasbar, Senin (6/9).
Penghadaannya jelas Hasbar didasarkan pada kebutuhan mendesak dan kelancaran tugas-tugas bupati.
“Jadi pengadaan ini sudah sesuai dengan kebutuhan tanpa mengganggu kegiatan penanganan dan pemulihan Covid-19,” pangkasnya (her/C)
