MAKASSAR, BKM — Kabupaten Bantaeng menjadi satu-satunya daerah di Sulsel yang hingga saat ini belum menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK). Sementara 23 kabupaten lainnya telah melakukannya. Pinrang menjadi satu-satunya yang telah merampungkan lima pilar. Selebihnya baru satu aspek, yakni kuantitas.
Padahal, menurut Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Selatan Hj Andi Ritamariani, GDPK tersebut sangat penting. Khususnya dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebab dalam GDPK terdapat lima pilar, yaitu kualitas penduduk, kuantitas penduduk, mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan.
”Kalau pemerintah daerah mengetahui betapa pentingnya GDPK ini, mereka pasti akan merampungkan penyusunannya. Untuk Kabupaten Bantaeng, kami sudah memberikan advokasi agar segera menyusun GDPK. Bahkan saya sudah bertemu langsung dengan bupatinya. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya,” terang Andi Ritamariani kepada wartawan di kantornya, Kamis (23/9).
Di bagian lain penjelasannya, Andi Rita juga mengungkap hasil laporan rutin pada bulan Agustus 2021 yang menyebut peserta KB baru sebanyak 97.692 akseptor atau 50,86 persen dari target sebesar 192.071 akseptor. Adapun kabupaten/kota dengan capaian tertinggi adalah Kota Palopo, Makassar, dan Barru. Sementara tiga terendah, yakni Bulukumba, Soppeng, dan Luwu Utara.
”Dari pencapaian itu, masih ada 15,78 persen yang ketinggalan. Ini yang akan terus kita pacu agar target bisa tercapai,” ujarnya.
Khusus untuk jumlah peserta KB aktif, disebutkan Andi Rita, angkanya sebesar 977.487 akseptor, atau 113,51 persen dari target sebesar 861.133 total pasangan usia subur (PUS).
Untuk Pendataan Keluarga 2021 yang dilaksanakan 1 April hingga 31 Mei, jumlah kepala keluarga (KK) yang didata yaitu 2.166.631 dari target 2.340.658 KK. Saat ini hasil pendataan tersebut sementara proses verifikasi data di tingkat pusat.
”Pada Pendataan Keluarga 2021, Sulsel menempati posisi ketiga se-Indonesia dengan capaian 100 persen dan tepat waktu. Ada enam kabupaten/kota yang mendapat perhargaan dari BKKBN pusat terkait pelaksanaan Pendataan Keluarga ini, masing-masing Kota Palopo, Parepare, Barru, Bantaeng, Pangkep, dan Soppeng,” ungkap Andi Rita.
Pada program Kampung KB, hingga tahun 2020 di Sulawesi Selatan telah dicanangkan sebanyak 644 Kampung KB. Dari jumlah itu, 295 di antaranya telah memiliki Rumah Data Kependudukan .
Selain itu, untuk menunjang pembangunan yang berwawasan kependudukan, juga telah dibentuk 46 Sekolah Siaga Kependudukan dan Poojok Kependudukan di 24 kabupaten/kota.
Dari aspek ketenagaan, diakui Andi Rita, jumlah penyuluh KB di Sulsel sudah memenuhi rasio terhadap jumlah desa sebesar 1 berbanding 2. Artinya, satu penyuluh lapangan KB membina dua desa. Hanya saja, persebarannya belum merata. Masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang rasionya di atas standar rata-rata. Misalnya 1 berbanding 6 di Kabupaten Bone, dan 1 berbanding 11 di Kabupaten Tana Toraja. (*)