MAKASSAR, BKM — Satpol PP Makassar bekerjasama dengan dinas sosial memasifkan penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis anjal gepeng) yang cukup marak di sejumlah jalan protokol.
Penertiban yang dilakukan sekaligus untuk uji coba inovasi program dengan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Penertiban yang dilakukan Rabu (22/9), menyasar anjal gepeng yang beraksi di sekitar Kecamatan Ujung Pandang. Diantaranya perempatan jalan Monginsidi- Jenderal Sudirman, belakang Rumah Jabatan Gubernur Jalan Sungai Tangka, dan Perempatan Jalan Jenderal Sudirman-Sungai Saddang.
Plt Kepala Satpol PP Makassar, Iqbal Asnan, melaporkan hasil penjaringan di kecamatan ujung pandang. Hanya dalam hitungan jam, ada puluhan orang yang terjaring.
“Jadi ini konsep baru, penertiban berbasis wilayah yaitu basis kecamatan. Ini untuk mengunci keberadaan anjal, pengemis dan pengamen,” ujarnya.
Dia menambahkan, melalui konsep terbaru itu, proses penertiban berlangsung lebih maksimal. Rencananya, bakal diterapkan di kecamatan lainnya.
“Uji coba program ini kita lakukan di kecamatan ujung pandang, hasilnya 34 yang terjaring. Ini sudah full (penuh) yang kita angkut di mobil,” ungkapnya.
Iqbal mengaku, sebelum melakukan operasi, telah dilakukan pemantauan rutin ke tempat biasa mereka berkumpul. Seperti di lampu merah, jalanan dan tempat usaha.
“Ini kita pantau di lampu merah Ahmad Yani, Jalan Ratulangi, Masjid Terapung dan Jalan Botolempangan,” jelasnya.
Berdasarkan pantauan, anak jalanan dan pengemis yang terjaring dikumpulkan di tribun utama lapangan Karebosi. .
Iqbal menambahkan, tindakan itu untuk memberi efek jera, sekaligus penanda. Menyusul biasanya kembali melakukan aktivitas yang sama usai terjaring.
Pembinaan lanjutan akan diserahkan ke Dinas Sosial sesuai kewenangannya.”Kalau pembinaan kita serahkan ke dinas sosial,” tutupnya.
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan ‘Danny’ Pomanto, juga membenarkan adanya penertiban anjal dan gepeng yang kian masif.
Dia mengaku mayoritas anjal dan gepeng yang beraksi di jalan-jalan berasal dari Makassar.
Namun dia mengaku, cukup kesulitan dalam memantau arus masuk para anjal dan gepeng ini ke Makassar. Sehingga yang harus dilakukan adalah memasifkan penertiban.
“Jadi mayoritas anjal dan gepeng dari luar (Makassar). Tidak barang susah (untuk dipantau),” kata Danny.
Selanjutnya, kata dia, jika ada yang terjaring namun tidak mengantongi KTP Makassar, pihaknya akan memberi pembinaan terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
Sayangnya, kata Danny, hingga saat ini, belum ada tempat representatif untuk rehabilitasi. Sehingga dia memutuskan untuk membeli lahan di Kabupaten Maros untuk dijadikan tempat menampung para anjal dan gepeng yang akan diberi pembinaan.
“Anggarannya kalau tidak salah sudah kita usulkan ke APBD Perubahan tahun ini,” pungkas Danny. (rhm)
