MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2021 sebesar Rp1,2 triliun lebih.
Nilainya lebih kecil dibanding sebelum ditetapkan yakni sebesar Rp1,6 triliun. Itu karena target pendapatan diturunkan sebesar Rp400 miliar.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto, menjelaskan, setelah melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif, berdasarkan kajian mendalam serta rekomendasi dewan, maka target pendapatan diturunkan.
“Totalnya kita turunkan, jadi pendapatan 1,2 triliun dan 1,6 diusulkan. Kan tidak rasional juga ini kan, kerja kita juga karena sistem yang dibangun saat kita dilantik bisa kita rubah seperti itu,” ujarnya.
Hal itu disampaikan ditemui di kediaman pribadinya, jalan amirullah, Selasa (28/9)
Rencananya, penandatanganan APBD-P akan dilakukan antara para pimpinan DPRD bersama Wali Kota Makassar dalam rapat paripurna, hari ini, Rabu (28/9).
“Besok (hari ini) paripurna, kita tunggu di Bamus, belum tahu terakhir, saya kira tidak banyak berubah,” ungkapnya.
Dia menjelaskan struktur perubahan anggaran. Pemangkasan tetap dilakukan dengan nilai hingga Rp680 miliar.
“Perubahan itu disetujui dengan koreksi dan diuji oleh dprd itu bagian tugas sebagai legeslatif dan pemkot sebagai eksekutif karena pemerintahan itu,” ucapnya.
Dalam komponen belanja tambahan penghasilan bagi ASN (TPP). Porsinya dianggap terlalu besar dan kurang rasional, terlebih kinerja pegawai yang belum memuaskan.
“Merasionalkan anggaran dalam tanda kutip tidak bisa dipahami dan tidak punya dasar alasan bukan siluman tapi tidak punya reason (alasan) dasar tidak jelas outcome nya itu kita hilangkan,”
“Misalnya TPP yang berlebihan tapi kinerja rendah, tidak mampu triger itu jadi saya kurangi begitu,” sambungnya.
Kemudian belanja pemeliharaan untuk kendaraan dinas. Kondisinya ada yang sudah rusak dan tidak lagi digunakan. Namun tetap dibebankan operasional bahan bakar.
“Termasuk mobil yang mogok dan tidak ada lagi mau diisi bensin yang sudah rusak itu kan tidak masuk akal,” tambahnya.
Lebih lanjut, wali kota menambahkan, dengan disetujuinya perubahan APBD tahun ini, sebagai penanda upaya bersama pemerintah bersama legeslatif untuk mewujudkan pembangunan.
“Jadi saya kira itu tandanya teman di dprd melihat perubahan struktur mendasar pada apbd perubahan menjadi bagian kebersamaan membangun Makassar,”jelas wali kota dua periode ini.
“Saya terima kasih anggota dewan, kita merancang apbd perubahan dan segera apbd pokok dalam semangat untuk membangun rakyat Makassar,” tambahnya.
Anggaran yang dipangkas bakal dialihkan untuk membiayai program yang menyentuh langsung masyarakat. Targetnya, dapat menopang percepatan pemulihan ekonomi di Makassar.
“Dibenahi semua, lima ribu lorong wisata bagian satu paket membangkitkan ekonomi termasuk program lain itu,” tutupnya. (rhm)