MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD Perubahan tahun 2021. Dari sebelumnya Rp1,68 triliun kini menjadi Rp1,35 triliun, atau turun hingga Rp334 miliar lebih.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengungkap hal itu saat memberi laporan nota keuangan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Makassar, Jalan AP Petta Rani.
Selain itu, program yang disiapkan belum bisa berjalan secara maksimal. Terlebih, waktu yang relatif pendek dan tersisa di tahun ini. Meski demikian, Danny menyakini target pada APBD bisa terpenuhi pada tahun depan.
Hal ini dipertanyakan oleh beberapa fraksi di DPRD Kota Makassar.
Hasanuddin Leo menjelaskan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 Pemkot Makassar defisit Rp587,92 miliar.
Pada APBD 2021, pendapatan daerah sebesar Rp3,57 triliun lebih. Sementara belanja daerah sebesar Rp4,16 triliun lebih.
Pembiayaan direncanakan terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp592,92 miliar lebih.
Hasanuddin menyayangkan pemerintah tidak menjelaskan pemurunan tersebut.
“Untuk itu kami meminta penjelasan asumsi dasar dan metode dalam melakukan perhitungan tersebut,” ujarnya.
Kasruddin dari Fraksi Gerindra juga mempertanyakan hal yang sama. Ia meminta penjelasan dari pemerintah mengenai penurunan ini. Bahkan ia merasa jika penurunan ini cukup signifikan.
“Kita mempertanyakan soal PAD. Kami minta pemjelasan atas penurunan yang cukup signifikan ini,” ungkapnya.
Sementara Ray Suryadi Arsyad dari Fraksi Demokrat mengingatkan akan keterbatasan waktu pelaksanaan APBD ini. Ia berharap semoga bisa segera terealisasi semuanya.
“Kami mengingatkan keterbatasan waktu pelaksanaan APBD yang tinggal beberapa bulan. Efektif tiga bulan. Terutama beberapa OPD yang mendapat penganggaran cukup signifikan,” jelasnya.
Wali Kota Makassar pun memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Makassar, Rabu (29/9) siang.
Dalam kesempatan itu, Danny Pomanto menyampaikan penurunan PAD jadi salah satu masalah krusial di tengah pandemi.
“Memang hal paling krusial penurunan PAD. Ini tidak bisa dihindari,” kata Danny.
Ia beralasan penurunan PAD itu tidak bisa dihindari
karena resetting Makassar sedikit terlambat oleh posisi undang-undang.
Ia mencontohkan seperti posisi perizinan, sehingga PAD menurun. Namun Danny mengaku tetap mencoba melakukan evaluasi penurunan PAD itu.
Menurutnya, Pemkot Makassar telah melakukan kajian dan prediksi berdasarkan teori untuk peningkatan PAD. Danny mengatakan pihaknya juga terus melakukan pemetaan data-data potensi sumber pendapatan di Kota Makassar.
“Saya kira cadangan-cadangan untuk mengurangi agar APBD bisa maksimal dan Silpa harus minimal. Termasuk perbaiki data-data, harus diupdate. Masih banyak potensi-potensi bisa didapat di pendapatan lain, tapi data lemah,” katanya. (nug)