MAKASSAR,BKM–Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) menggodok model kurikulum pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi, menyusul rencana pemerintah kota Makassar membuka sekolah di luar jaringan (luring).
Bahkan model PTM dibahas dalam focuss group discussion (FGD) yang digelar di Kantor DPKM, Selasa, (28/9), lalu. FGD dihadiri langsung Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi. FGD dipandu Aminuddin Tarawe, anggota Dewan Pendidikan Makassar.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Rudianto Lallo, mengatakan, FGD membahas beberapa alternatif model pembelajaran yang cocok digunakan dalam sekolah tatap muka di masa pandemi. Karenanya dalam FGD itu, DPKM mengundang perwakilan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pakar pendidikan dari Universitas Negeri Makassar.
“Semua kalangan sudah mengingkan sekolah tatap muka. Apalagi Makassar kini sudah berada di PPKM Level 2 yang memungkinkan dilakukan sekolah tatap muka,” kata Rudianto Lallo.
Secara khusus Ketua DPRD Makassar itu juga mengapresiasi kehadiran langsung Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi dalam FGD ini. Apalagi wakil wali kota Makassar juga dikenal sebagai ketua tim persiapan sekolah tatap muka.
Fatma dalam arahannya mengatakan, sekolah tatap muka akan dimulai awal Oktober mendatang. Menurut dia, pembelajaran tatap muka belum dilakukan serempak tetapi diuji coba lebih dahulu di beberapa sekolah.
“Ada 30 sekolah yang disiapkan untuk uji coba sekolah tatap muka ini. Dinas Pendidikan sedang melakukan update verifikasi persiapan sekolah untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini,” kata Fatma.
Pakar pendidikan UNM, Dr Nurhikmah memberikan beberapa model pembelajaran di masa pandemi ini. Salah satunya blended learning atau penggabungan sekolah offline dan sekolah online.
“Jika syarat sekolah tatap muka hanya 50 persen peserta didik, maka 50 persen siswa lainnya tentu akan belajar secara online. Jika satu kelas berisi 50 siswa, maka hanya 25 yang tatap muka. Sisanya online,” kata Ketua Prodi Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNM itu.
Nurhikmah menambahkan, sebelum menetapkan sekolah tatap muka, dinas pendidikan atau sekolah perlu mengidentifikasi siswanya yang mau online dan yang setuju offline. Menurut dia, tidak semua siswa mau dan memiliki perlengkapan untuk sekolah online.
“Begitu juga dengan guru, harus diidentifikasi guru yang mau mengajar online dan offline,” kata Hikmah.
Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Makassar, Pantja Nurwahidin setuju dengan ide Nurhikmah. Ia mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan model pembelajaran blended itu untuk jenjang SMP.
Skemanya antara lain separuh siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah dan sisanya belajar online. Skema lainnya kelas VII sekolah tatap muka selama sepekan, di saat bersamaan Kelas VIII sekolah online. Sebaliknya jika Kelas VIII sekolah tatap muka, maka Kelas VII belajar online.(fp)