MAKASSAR, BKM — Kawasan ekowisata hutan mangrove Tongke-tongke dijadikan sebagai skala prioritas pemerintah, karena memiliki potensi besar pemasukan pendapatan daerah di Kabupaten Sinjai. Karena itu, komitmen pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator sangat diperlukan sebagai upaya konservasi.
Dalam pengelolaan objek ekowisata tersebut, pemerintah menyadari pentingnya melibatkan masyarakat sehingga memberi pengaruh positif bagi kesejahteraan, sekaligus menjaga keberlangsungan objek ekowisata ini.
Masih minimnya partisipasi masyarakat menjadi motivasi bagi Yuhadi Samad melakukan riset disertasi dengan judul Model Pengelolaan Ekowisata Bahari Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Sinjai (Studi pada Objek Wisata Hutan Mangrove Tongke-tongke), yang dipertahankan di depan sidang ujian promosi doktor di PPs UNM pada Kamis, 7 Oktober 2021, di Aula AD Lantai 5 Kampus PPs UNM.
Sidang ujian promosi dipimpin Prof.Dr.Anshari,M.Hum. dengan anggota Prof.Dr.Haedar Akib,M.Si., Prof.Dr.Hasnawi Haris,M.Hum., Prof.Dr.Hamsu Abdul Gani, M.Pd., Prof.Dr.Rifdan,M.Si., Prof.Dr.Ima Kesuma,M.Pd., Dr.Risma Niswaty,S.S.,M.Si., dan Dr. Syamsul Rijal, M.Pd., CHE.
Yuhadi Samad yang juga kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mengemukakan hasil risetnya. Pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata di hutan mangrove Tongke-tongke berada pada degree of tokenims, artinya pelibatan masyarakat berdasar kesukarelaan.
”Kedua, partisipasi masyarakat masih berada pada tahap pengembangan. Karena itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan pada tahap perencanaan dan evaluasi. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan dasar wisata dalam mengembangkan ekowisata bahari hutan mangrove Tongke-tongke,” jelas Yuhadi.
Ketiga, lanjutnya, rekomendasi model pengembangan wisata, yaitu model hybrid governance dengan sebutan model pada idi, pada elo, yaitu model pengembangan berbasis partisipasi terpadu dari stakeholders. Model ini meningkatkan optimalisasi peran serta masyarakat, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-tongke sebagai objek wisata andalan di Kabupaten Sinjai.
Seusai menjawab pertanyaan, sanggahan, dan bantahan dewan penguji, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai periode 2019-2021 ini dinyatakan lulus dengan IPK 3,89 atau predikat kelulusan sangat memuaskan. Dia tercatat alumni dan doktor ke-968 PPs UNM dan ke-353 Prodi S-3 Ilmu Administrasi Publik.
Prof.Dr.Hasnawi Haris,M.Hum. selaku kopromotor yang menguji secara virtual zoom dari Papua, menegaskan bahwa riset yang merekomendasikan model bernuansa kearifan lokal Bugis-Makassar hendaknya tidak menimbulkan konflik kepentingan. Wakil Rektor I UNM menyarankan agar diterbitkan peraturan daerah atau peraturan bupati sebagai regulasi dalam pengelolaan objek wisata hutan mangrove Tongke-tongke.
Ketua Pengda IPSI Sulsel yang sementara berada di Papua mendampingi atletnya berlaga di PON XX, mengapresiasi temuan model mahasiswa bimbingannya. Model ini sangat aplikatif dalam pengembangan objek wisata hutan mangrove Tongke-tongke.
Ketua Prodi S-3 Ilmu Administrasi Publik, Prof.Dr.Rifdan,M.Si. menilai karya akademik disertasi sangat luar biasa. Pengkajian dan perumusan model pengembangan sebagai temuan sangat komprehensif sehingga menghasilkan rekomendasi model yang mengutamakan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan objek wisata.
Ujian promosi doktor camat teladan 2013 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri beberapa pejabat Pemkab Sinjai. Antara lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs Ilham Abu Bakar,MH., Kepala Bapenda Asdar Amal Dharmawan, SH.,MH., Kadis Arsip dan Perpustakaan Dr. Mansyur, S.Pd.,M.Pd., Kepala Dispora Hasir Ahmad, Kepala Kesbangpol Akbar Djuhamra, dan Kepala Desa Tongke-tongke Sirajuddin. (rls)