GOWA, BKM — Wakil Bupati (Wabup) Gowa, Abd Rauf Malaganni menghadiri launcing aplikasi Lapor Korupsi. Juga penandatanganan perjanjian kerjasama program perubahan ‘ Optimalisasi Pengawasan Tipikor Melalui Kebijakan dan Sistem Terintegrasi menuju Provinsi Sulsel Bebas dari Korupsi’, di Hotel Claro Makassar, Kamis (7/10).
Kehadiran aplikasi Lapor Korupsi tersebut merupakan proyek perubahan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Febri.
Kr Kio sapaan akrab Wabup Gowa, pun menyambut baik aplikasi tersebut. Menurutnya aplikasi ini dapat dijadikan sebagai pengawasan yang lebih baik khususnya pada kejahatan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
”Tentu Pemerintah Kabupaten Gowa sangat mendukung launching aplikasi ini. Terlebih lagi bisa diakses oleh masyarakat dengan mendownloadnya. Sehingga akan membantu pemerintah dalam hal pengawasan dan pencegahan serta memberikan kontribusi dalam meminimalisir terjadinya korupsi,” jelasnya.
Ia berharap melalui aplikasi ini akan membawa hal positif. Sehingga Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa secara khusus bisa terbebas dari korupsi.
Sementara Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Febri mengaku, aplikasi ini telah tersedia di Google Play atau Play Store yang akan mendukung tugas mkepolisian, memonitor tindak pidana korupsi, dan masyarakat bisa melakukan pengawasan dan tentunya akan direspon cepat jika terdapat laporan yang masuk.
”Aplikasi ini nantinya akan mengoptimalkan pengawasan tindak pidana korupsi, dengan cara dibuatnya kebijakan pendukung yang mengikat dan kolaboratif. Jadi tentu masyarakat bisa mengakses ini dengan mengikuti format yang ada dalam aplikasi,” jelas Widoni.
Hal yang sama diungkapkan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Merdisyam. Merdi mengatakan, tingginya tindak pidana korupsi berdampak pada kepercayaan kepada aparat penegak hukum.
Sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam memberikan pencegahan terhadap penangangan korupsi. Salah satunya melalui aplikasi ini. ”Kita telah melakukan beberapa langkah antisipasi, seperti penyuluhan, kerjasama lintas sektoral, penerbitan aturan dan penindakan hukum Tipikor. Nmun korupsi di negara kita masih kerap terjadi,” papar Merdi. (sar)
