MAKASSAR, BKM–Keinginan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto untuk membangun Goverment Centre atau pusat pelayanan publik, mendapat respons positif dari anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar.
Menurut anggota Komisi A, Azwar, pembangunan pusat pelayanan publik menjadi sesuatu yang baik. Karena pusat pelayanan publik tentunya digunakan untuk masyarakat.
Namun untuk anggaran yang direncanakan, jelas Azwar, harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Sebab harus ada feasibility studynya terlebih dahulu. Apakah harus menggunakan dana sebesar itu atau tidak.
“Kalau memang dibutuhkan ya bagus. Kalau pelayanan publik itu kan untuk masyarakat. Pasti bagus. Tapi apakah anggarannya harus sebesar itu ataukah tidak. Nah ini harus ada feasibility studynya terlebih dahulu,” papar Azwar.
Lebih jauh tambah Azwar, ia belum bisa menanggapi lebih jauh terkait hal ini. Karena pihaknya belum mendapatkan imformasi tentang rencana pembangunan ini.
“Saya belum lihat dokumennya dan belum dapat informasinya. Anggaran yang digunakan kan harus ada feasibility studinya. Jadi ini harus dilihat baik-baik dulu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar berencana membangun Goverment Centre yang dikemas menjadi mal pelayanan publik.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan nantinya, semua instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik akan dipusatkan di Goverment Centre.
“Jadi semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pelayanan publik akan ditempatkan di Goverment Centre, agar orang yang membutuhkan pelayanan tidak perlu kemana-mana. Cukup datangi mal pelayanan publik itu,” ungkap Danny, kemarin.
Untuk mewujudkan rencana tersebut,Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menganggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022. Anggaran proyeknya sebesar Rp200 miliar.
“Anggarannya kita mau masukkan di APBD Pokok 2022. Target bersama segala isi-isinya dengan tujuh lantai itu sekitar Rp200 miliaran,” ujar Danny.
Danny menuturkan, dengan adanya Government Center ini masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik mencari kantor pelayanan publik. Semua sudah dipusatkan. Jaraknya juga jauh lebih dekat.
“Lahan kita 14 ribu meter persegi. Dekat dengan balai kota, dekat pelayanan publik, dekat masyarakat. Supaya semua dekat, transportasi juga dekat. Nanti kita sambungkan,” sebutnya.
Danny mencontohkan, kantor dinas pendidikan (disdik), dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil), hingga badan pendapatan daerah (bapenda) Kota Makassar yang ada saat ini jaraknya saling berjauhan. Itulah yang kerap jadi keluhan masyarakat.
“Pelayanan publik itu sudah ada di mana-mana. Kita bikin bagus lagi, jadi masyarakat mudah. Negara lain juga begitu. Di megara maju dikonsentrasikan di situ,” katanya. (nug)