MAKASSAR, BKM — Realisasi atau penyerapan APBD 2021 Kota Makassar masih cukup rendah. Padahal saat ini sudah masuk di triwulan IV. Dari Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), diketahui capaian realisasi fisik maupun keuangan sebanyak 40 dari 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih di bawah 51 persen. Rapor merah pun disematkan.
Malah, ada OPD yang penyerapannya masih di bawah 20 persen. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Tercatat, realisasi keuangan OPD tersebut baru mencapai 14,13 persen. Sementara realisasi fisiknya 15,58 persen. Total anggaran yang telah dikeluarkan Dinas PU senilai Rp94,3 miliar. Sementara Pagu anggaran di APBD Pokok senilai Rp668 miliar.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku kecewa. Dia menegaskan, minimnya realisasi APBD itu akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi pejabat, khususnya kepala OPD.
“Dengan masuknya perubahan (APBD-P), seharusnya tidak ada masalah lagi di realisasi. Kalau begini kondisinya, biar orang yang baru saya lantik kalau memang tidak kapabel, kenapa tidak (diganti). Mumpung sebelum Desember kita perbaiki ini barang-barang,” cetusnya saat ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Selasa (19/10).
Seharusnya, kata Danny, tidak ada lagi persoalan yang dihadapi OPD dalam penyerapan anggaran. Sebab rasionalisasi program yang dianggap tidak ada efeknya ke masyarakat sudah dilakukan.
Diapun mengaku, jika salah satu penyebab terjadinya persoalan tersebut karena resetting pemerintahan yang dilakukan belum utuh. Orang-orang di organisasi OPD dinilai belum seluruhnya disegarkan. Masih banyak yang pikirannya lain, bukan di ADAMA.
Danny juga mengaku masih ada yang memiliki cara berpikir tidak produktif. Hanya untuk kepentingan pribadi semata. Orientasi yang berbeda. Diapun berjanji akan segera merampungkan resetting pemerintahan, agar bisa menghimpun orang-orang yang sepikiran.
“Kelihatan sekali cari berpikir tidak produktif untuk kepentingan pribadi saja semua. Beda orientasi. Itu tanggung jawab saya. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Saya akan segera selesaikan resetting ini, menghimpun orang-orang yang bisa sepikiran. Kalau orang tidak bisa sepikiran selalu jalan yang lain, pasti tidak saya ambil,” tegasnya.
Selain itu, APBD tahun 2021 yang disusun sebelum eranya cukup hancur. “Saya kira teman-teman juga sudah tahu kalau organisasi ini belum utuh juga. Kenapa terjadi, karena komplikasi bertemunya kegiatan, misalnya pada saat penyusun APBD Perubahan. Memang perubahan hancur sekali itu APBD disusun kemarin. Kemudian habis itu kita juga harus susun pokok (APBD 2022). Pokok kali ini kita betul-betul harus susun full speed,” jelasnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmy Budiman, menyebut dari Rp4,3 triliun target APBD 2021, realisasinya baru sekitar Rp1,9 triliun, atau masih di bawah 50 persen. Sementara saat ini sudah masuk pada triwulan IV tahun anggaran.
Dia mencatat masih ada 40 OPD dengan penyerapan rendah. Realisasi programnya masih di bawah 51 persen. Sementara itu, sebanyak 22 OPD yang masuk kategori tinggi, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja 63,64 persen, Kecamatan Bontoala, Dinas Pemadam Kebakaran, DPM PTSP serta beberapa OPD lainnya. “Yang masuk kategori tinggi memiliki capaian 51-75 persen,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas PU Makassar Hamka mengatakan, minimnya realisasi anggaran karena adanya penyesuaian kegiatan. Yakni penyesuaian pada RPJMD Kota Makassar 2021-2026 di APBD Perubahan 2021. “Memang prioritas pemkot masih pada penanganan covid 19,” klaimnya.
Kata Hamka, kegiatan-kegiatan di PU sudah ada yang berjalan, ada juga dalam proses lelang. “Sehingga diharapkan sampai dengan akhir Desember fisik sudah selesai dan PU tidak rapor merah lagi,” tandasnya. (rhm)