MAKALE, BKM — Komisi II DPRD Tana Toraja menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pengelola SPBU, Mendetek, Minanga, Kasimpo, dan Rambon, Rabu (27/10). RDP dihadiri Kapolres AKBP Sarly Sollu, Dandin 1414 Letkol. Inf. Amril Hairuman Tehupelasury, Perindag, dan Satpol PP.
Ketua komisi II Semuel Pali Tandirerung menjelaskn kelangkaan BBM terjadi di Tana Toraja lantaran jatah BBM SPBU dikurangi pasca dihilangkan premium. Pengelola SPBU Mendetek Makale Wawan mengatakan orderdan Pertalite cukup lama. Bahkan tiga hari baru tiba di Tator.
Menurut Kendek Rante, anggota komisi III menegaskan dengan kelangkaan BBM menyebabkan kemacetan panjang tapi Pertamini justru melayani konsumen dengan lancar, harganyapun lebih mahal.
Kendek meminta aparat TNI/Polri, Disperindak dan Satpol PP agar melakukan Sidak agar jerigen dan mobil modifikasi tangki tidak dilayani. Karena kalau ini dilayani justru hanya akan menyengsarakan rakyat.
”Normalkan dulu pengisian BBM di SPBU dan hentikan layani jerigen,” imbuhnya.
Dandim Letkol. Inf. Amril Hairuman Tehupelasury, meegaskan meskipun kelangkaan BBM secara nasional tapi TNI tetap kerja baik demi kepentingan umum. Kepentingan warga diutamakan sehingga hentikan modus mobil dan motor bolak balik isi BBM di SPBU.
Adanya laporan pengisian BBM di SPBU diduga dibeking aparat supaya segera dilaporkan.
Kasatreskrim Polres Tana Toraja AKP Syamaul Rijal menambahkan, SPBU adalah penjualan terakhir BBM, bukan pengecer. SPBU yang melanggar aturan hati- hati sebab pasti dieksekusi, dan keputusan RDP hari ini kita tindaklanjuti secara bersama.
Kapolres Tator AKBP Sarly Sollu menjelaskan, keputusan pemerintah dijalankan dengan tegas tapi kita yang bertanggungjawab hendaknya berpikir ikhlas dan bertindak bijak. Jika memang ditemukan ada oknummengambil kekayaan ditengah kelangkaan BBM harus ditindak tegas. (gus/C)
