MAKASSAR, BKM — Anggota Komisi VIII DPR RI, H Samsu Niang memastikan dana sebesar Rp3 triliun milik calon jemaah haji (CJH) asal Sulsel aman tersimpan di bank. Tidak ada yang dipakai untuk membangun infrastruktur, seperti jalan tol dan semacamnya. Dana tersebut diurus oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Secara keseluruhan, dana CJH yang masuk daftar tunggu di Indonesia tercatat sebesar Rp150 triliun.
”Jadi bagi yang sudah menyetorkan dananya untuk berangkat haji, tidak perlu khawatir. Semuanya aman. Tidak ada yang digunakan untuk proyek infrastruktur,” ujar Samsu Niang dalam kanal Youtube Berita Kota Makassar, yang proses pengambilan videonya berlangsung di kawasan sekolah milik Yayasan Pendidikan Laniang, Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar, Sabtu (30/10).
Bersama dengan Prof Dr Hamid Paddu yang ada di Badan Pengawas BPKH, legislator PDI Perjuangan itu terus berjuang agar nilai manfaat dan nilai kemaslahatan dana CJH tersebut bisa kembali ke Sulsel, yang setiap tahun harus kembali ke daerah asal jemaah berasal.
Samsu Niang menyebut Masjid Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menjadi salah satu penerima nilai kemaslahatan dana haji tersebut. Dana sebesar Rp1,5 miliar telah dikucurkan untuk merampungkan pembangunannya. Menyusul kemudian untuk penyelesaikan Rumah Sakit (RS) UIN.
”Kami dan rektor UIN Alauddin sementara berjuang agar rumah sakit tersebut bisa segera dioperasikan. Sementara negosiasi untuk penyelesaian pembangunan gedungnya. Setelah itu alkesnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera beroperasi, sehingga masyarakat yang dari wilayah selatan tidak perlu lagi jauh-jauh untuk berobat. Cukup di RS UIN Alauddin,” terang Samsu Niang.
Mantan anggota DPRD Kota Makassar dua periode ini, juga menjelaskan tentang hasil resesnya di wilayah daerah pemilihan II Sulawesi Selatan, yang meliputi sembilan kabupaten. Di antaranya Maros, Soppeng, Pangkep, Sengkang, dan Kabupaten Bone.
Di daerah tersebut, Samsu Niang menyerap aspirasi masyarakat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Khususnya yang terkait Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi mitra komisi VIII DPR RI.
Salah satu yang dijelasakan Samsu Niang adalah makin tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah dan pesantren. Untuk itu, ia mendorong agar pengelolaan lembaga pendidikan tersebut betul-betul bisa sesuai dengan yang diharapkan para orangtua terhadap anaknya, yaitu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan bertakwa.
Untuk penyaluran bantuan sosial, Samsu Niang mengaku masih ada persoalan yang ditemukan. Seperti belum koneknya antara pihak sosial, Dukcapil, serta Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara). Ia mencontohkan adanya rekening milik penerima bantuan yang saldonya nol karena dana yang dialokasikan belum disalurkan.
”Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan kepada Dinas Sosial dan bupati untuk memvalidasi datanya, baik penerima bantuan pangan non tunai, maupun penerima manfaat PKH,” jelas Samsu Niang.
Karena banyak temuan terkait persoalan data penerima bantuan, lanjut Samsu Niang, dalam waktu dekat pengelolaan data tersebut akan dilakukan sceara terpusat di Pusdatin Kemensos. Dengan begitu, tidak ada lagi penerima manfaat yang saldonya nol.
Bagaimana dengan penyaluran bantuan sosial di Sulsel? Samsu Niang menyebut tidak ada masalah. Ia menyebut, secara keseluruhan di Indonesia, bansos yang dialokasikan sebesar Rp6 triliun untuk 500 ribu penerima manfaat. (*/rus)