MAKASSAR, BKM –Resetting atau mutasi pejabat eselon II, III di lingkup Pemerintah Kota Makassar ternyata belum bisa dipenuhi hingga akhir tahun ini. Padahal sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto, menargetkan proses resetting akan tuntas akhir September.
Resetting melalui lelang jabatan untuk menempatkan orang-orang yang
yang punya kapasitas di posisi masing-masing baru akan dilakukan awal tahun 2022 mendatang.
Terkait hal itu, Danny meminta maaf. Dia mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan proses resetting. Salah satunya adalah penyusunan/pembahasan APBD-Perubahan 2021 yang dilakukan secara maraton. Setelah APBD-P rampung, langsung dilanjut lagi dengan penyusunan APBD Pokok 2022.
“Yah, saya minta maaf karena adanya keterlambatan resetting. Tadinya memang kita mau tuntaskan September, tapi mau bagaimana lagi. Kita harus konsentrasi dulu ke APBD Perubahan dilanjut APBD Pokok 2022 lagi,” ungkap Danny saat ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Selasa (2/11) sore.
Dia berjanji setelah APBD Pokok rampung, proses resetting akan segera dituntaskan.
“Yang jelas, tahun ini resetting akan dituntaskan. Bagus juga supaya bisa dipakai Januari,” ungkapnya.
Khusus untuk proses lelang jabatan, sejauh ini, Pemkot Makassar belum mendapat lampu hijau dari pusat. Kendati sudah disetujui oleh Kemendagri, namun rekomendasi dari KASN belum dikantongi.
Menurut rencana, lelang jabatan di Pemkot Makassar akan dibagi dua grup. Satu grup, khusus untuk lelang jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pendapatan dan satu grup lagi adalah OPD di luar pendapatan.
Ada enam OPD yang akan masuk dalam lelang jabatan grup pendapatan. Beberapa diantaranya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perdagangan.
Sementara OPD yang tidak berkaitan dengan pendapatan, diantaranya
Inspektorat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak (DP2A).
Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, dan Sekwan.
Danny merasa perlu memisahkan lelang jabatan untuk OPD yang ada kaitannya dengan pendapatan. Alasannya, karena target pendapatan yang diharapkan ke depan sebesar Rp2 triliun.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Andi Siswanta Attas menjelaskan, resetting pemerintahan saat ini sementara berproses.
Selain mutasi dan rotasi di posisi eselon III dan IV yang terus bergulir, pihaknya juga tinggal menunggu persetujuan dan rekomedasi pusat untuk menggelar lelang jabatan.
Lelang jabatan tersebut, lanjut dia, untuk mengisi jabatan kepala OPD yang kosong. Tercatat saat ini ada 24 jabatan yang diisi pelaksana tugas saat ini. (rhm)
