ANGGOTA Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Mario David, mendukung langkah pemkot tersebut. Dikatakannya, memang sedari awal Fraksi Nasdem saat menggelar rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), telah mengusulkan hal itu.
“Kita setuju, kan Nasdem yang mempelopori itu. Ini untuk lebih memanusiakan manusia yang bekerja di kota Makassar,” ujarnya.
Legislator Fraksi Nasdem tersebut, mengatakan, jika ini juga sejalan dengan rencana Wali Kota Makassar, Danny Pomanto untuk melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer yang dinilai sudah membludak.
“Itu tadi, mungkin jumlah (honorer) kita kurangi, tapi kualitas kerja dan gaji sepadan. Sesuai dengan kapasitasnya,” jelasnya.
“Jadi orang yang bekerja dengan baik kemudian kita dobel gajinya kalau perlu, bagus itu supaya UMR semuakan,” lanjutnya
Ia pun menegaskan, bakal terus mendorong usulan ini pada penepatan APBD 2022.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengatakan, sebelum hal itu direalisasikan, dirinya akan lebih dulu melakukan evaluasi terhadap ribuan pegawai kontrak yang ada. Dirinya ingin memastikan bahwa seluruh pegawai kontrak tidak ada yang fiktif.
“Segera dievaluasi dan dieksekusi setelah penetapan APBD tahun 2022. Dengan kenaikan gaji itu, pemerintah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp165 miliar bila dibandingkan pada pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp500 miliar lebih,” ucap Danny. (nug)