MAKASSAR, BKM–Ketua Karang Taruna Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari masih mendapat protes dari sejumlah pengurus pusat hingga tidak mengakuinya sebagai ketua Karang Taruna di Sulsel.
Meski mendapat penolakan dari pengurus pusat Karang Taruna, Andi Ina Kartika tetap tidak bergeming lantaran Pemerintah Provinsi Sulsel mengakuinya sebagai ketua yang sah usai pelaksanaan Temu Karya Daerah (TKD) di Hotel Aryadhuta Makassar, Sabtu (19/6).
Andi Ina Kartika menegaskan bila dirinya merupakan ketua yang sah. “Iya oleh karena keterpilihan saya sebelumnya itu itu semua sesuai dengan aturan dan mekanisme organisasi. Itu dijalankan pun ada penyampaian kepada pusat. Hal itu dilakukan sebelum pelaksanaan. Dan itu jelas sebab ada dokumen dan datanya bahwa telah dilakukan persyaratan, tetapi pada akhirnya pengurus pusat tidak menghadiri,”ujar Andi Ina, Selasa (16/11).
Pertimbangan itu sehingga pengurus pusat menganggap bahwa dirinya tidak dapat terpilih. Tetapi kembali lagi pada saat pemilik suara yang hadir memberikan dukungan sesuai aturan. “Keterpilihan saya pada saat itu yakni 24 kabupaten kota itu hadir secara langsung sebagai pemegang suara. Pada saat itu saya terpilih secara aklamasi yang disaksikan oleh pemerintah provinsi,”jelas Andi Ina.
Sebagaimana diketahui Karang Taruna itu adalah organisasi sosial yang berafiliasi dengan pemerintah.
Itulah, kenapa dirinya beranggapan bahwa apapun yang terkait dengan pelaksanaan TKD kemarin saya yakin berjalan sesuai aturan, “Dan kemudian ternyata dibelakang hari ada penolakan dari pusat bahwa saya tidak sah. Penolakan itu saya anggap hal yang biasa. Yang pasti tentu kami punya dokumen. Kami punya kepengurusan yang melaksanakan TKD ke-8 yang kemudian kemilih saya. Itu semua ada dokumen-dokumen yang mereka pegang, jadi tentunya apapun upayanya, kami tentu siap-siap saja,”jelasnya.
Menurutnya, Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang di mana programnya bagaimana memberdayakan pemuda. Dan bagaimana Karang Taruna ini hadir sebagai jembatan untuk kesenjangan sosial, “Kita berbuat sajalah. Dan kenapa saya menerima karena sebagai ketua DPRD tentu karena Karang Taruna juga adalah organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah. Dan di tangan saya juga dong ada keputusan-keputusan anggaran yang kemudian bisa berakibat positif ke Karang Taruna, khususnya secara keseluruhan,”ucapnya. (rif)