MAKASSAR, BKM–Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel Rudi Piter Goni (RPG) menepis jika anggota Fraksi PDIP DPRD Sulsel Kartini Lolo disebut malas masuk beraktivitas.
Menurut RPG yang juga ketua badan anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini Kartini Lolo dalam rapat paripurna juga selalu hahir, “Mungkin informasinya keliru, sebab Kartini Lolo aktif dan selalu ikut rapat,”jelas RPG yang juga Sekretaris DPD PDIP Sulsel ini, Selasa (16/11).
Legislator Partai Nasdem Rezki Mulfiati Lutfi yang dimintai tanggapannya soal adanya anggota dewan yang malas hadir dalam rapat komisi mengakui jika hal itu bisa mengganggu jalannya pertemuan. “Kalau anggota tidak cukup, maka rapat tentu kita tunda,”jelas Rezki yang juga Wakil ketua Komisi E DPRD Sulsel ini, selasa kemarin.
Sebelumya peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Herman mengemukakan bila anggota DPRD bukan pegawai negeri sipil (PNS) yang setiap hari harus masuk kantor.
Herman menegaskan sebagai anggota DPRD baru wajib hadir jika ada undangan rapat dari sekretariat, selebihnya di konstituen.
“Jika hadir rapatpun malas, maka ta’lewaki. Tidak perlu disembunyi nama-namanya agar yang mereka wakili tau seperti apa kelakuan wakilnya. Sekali mereka tidak hadir dalam rapat, maka sebanyak konstituen yang memilih mereka yang ia ingkari amanahnya,”ujar Herman menanggapi beredarnya nama-nama anggota dewan yang jarang terlihat hadir di gedung wakil rakyat, Senin (15/11).
Seperti diketahui, dua anggota DPRD Sulsel dikabarkan telah mendapat surat teguran dari badan kehormatan (BK) DPRD) Sulsel karena dianggap kurang aktif alias malas mengikuti kegiatan rapat paripurna di DPRD Sulsel maupun rapat di komisi serta alat kelengkapan lainnya.
Dua legislator ini masing-masing Desy Susanti Sutomo dari Fraksi Partai Nasdem dan Vonny Ameliani dari Fraksi Partai Gerindra.
Bahkan ada sejumlah wakil rakyat jarang menghadiri rapat karena ada via zoom.
Mereka yang jarang terlihat seperti Taqwa Muller dari Golkar, Capt Hariady dan Rahmat Kasim dari Nasdem, Andi Hery S Attas dari Gerindra, Syahrir dari Demokrat, Andi Tenri Liweng dari PKB, Muktar Badewing dari PAN, Jabbar Idris dari PPP, Anzar Zainal Bate dari Perindo serta Wahyuddin M Nur dari Hanura. Ketua BK DPRD Sulsel Andi Irfan AB yang dimintai tanggapannya mengakui adanya surat yang dikirim. “Ada kami kirim surat ke fraksi. Surat tersebut untuk anggota yang kurang aktif,”ucapnya.
Akan tetapi Irfan AB belum memberikan data berapa banyak anggota DPRD Sulsel yang diberikan teguran.
Menurut Irfan surat itu muncul setelah ada laporan, kedua lewat pengaduan atau langsung mereka sendiri yang bertindak dalam tata beracara. “Dalam tata beracara kita BK hanya dimungkinkan untuk langsung melakukan tindakan yang sifatnya kehadiran dibuktikan oleh absensi. Tapi kalau penggalan-penggalan pelanggaran kode etik lain harus dalam bentuk pengajuan atau pelaporan. BK setiap 6 bulan melakukan evaluasi kehadiran anggota, salah satu indikatornya tentu adalah absensi yang dikumpul dari sekretariat,”jelas Irfan AB.
Legislator PAN Sulsel ini, menilai jika ada beberapa anggota DPR yang harus diingatkan. “Makanya kita layangkan surat ke fraksi masing-masing. Kami juga sebenarnya lagi menunggu klarifikasi dari ketua Ketua-Fraksi,”jelas Irfan. (rif)