MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melalui Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengusulkan jika pengelolaan listrik yang selama ini mandiri dilakukan masyarakat Kepulauan Barrang Caddi diserahkan ke pihak PLN.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, Rabu (17/11).
Bahkan kata Wahab, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah berkunjung ke Pulau Barang Caddi untuk mengecek ketersediaan listrik.
Diketahui, selama kurang lebih tiga bulan masyarakat di Kepulauan Barrang Caddi Kecamatan Sangkarrang hidup tanpa mengunakan listrik.
Sehingga dalam beberapa hari terakhir, aktivitas 300 Kepala Keluarga (KK) yang tercatat di pulau tersebut terhambat akibat padamnya listrik.
Wahab menambahkan, hanya masyarakat di Barang Caddi yang mengelola listrik secara mandiri, sementara di pualu lainnya sudah melibatkan PLN.
“Kemarin pak wali sudah perintahkan Dinas PU ke sana, ini memang harus rembuk bersama. Kalau harus dibebankan kepada Pemkot, harus dibicarakan baik-baik karena penggunaan anggaran Pemkot itu punya mekanisme dan pertanggung jawaban,” katanya.
Ia menjelaskan, jika masyarakat Barang Caddi sepakat untuk melibatkan PLN, maka kendala listrik disana akan menjadi tanggungan PLN.
“Seharusnya kan pengelola di Barang Caddi menyampaikan laporannya secara akuntabel ke masyarakat dan pemkot sehingga dicarikan solusi. Jangan terjadi masalah begini baru mau diserahkan ke pemkot. Tidak bisa seperti itu,” jelasnya.
Ia pun mengusulkan, agar masyarakat sepakat untuk menyerahkan hak pengelolaan listrik kepada PLN. Sebab menurut Wahab, jika listrik masih dikelolah oleh rakyat, banyak kendala teknis yang bakal sulit untuk segera diselesaikan.
“Harusnya kan memberikan hak pengelolaan itu ke PLN, sehingga kalau ada masalah bisa diselesaikan. Seperti di Barang Lompo, Kodingareng, itu kan PLN. Sehingga kalau ada masalah jadi tanggung jawab PLN,” terangnya.
Ia pun menjelaskan, jika pengelolaan listrik diserahkan ke PLN, maka harus dilakukan audit terhadap pengelola sebelumnya.
“Jadi duduk bersama dulu, kita rembuk. Kita audit pengelolaan baru kita cari jalan keluarnya. Ini kan menyangkut uang negara yang akan kita belanjakan. Perlu disepakati mekanismenya,” tutupnya.
Sekadar diketahui, masyakarat Pulau Barrang Caddi, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan sempat melakukan aksi demo. Ia tengah kesulitan mendapatkan listrik.(nug)
