MAKALE, BKM.COM–Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Tana Toraja, Sumarlin, didampingi beberapa kepala bidang, Rabu (24/11), menggelar jumpa pers ke sejumlah awak media, di Pantan Toraja Hotel.
Thema dibahas “Peran Pers Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Kementrian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kab Tana Toraja”.
Pertemuan menjadi kesempatan bersinergi, momen amat penting mensosialisasikan program proyek strategis nasional akan dilakukan di Tana Toraja.
Sumarlin tidak menampik tahun 2022 akan datang kurang lebih 5.000 ha tanah dan asset pemerintah akan jelas legalisasinya yang akan diserifikatkan. Namun dibalik itu ada mekanisme dan prosedur silewati sehingga dikemudian hari tidak ada persoalan, utamanya dalam keluarga tongkonan.
Diakui Sumarlin, kerap terjadi internal tongkonan persoalan tanah, sehingga perlu dimediasi mencari mufakat.
Sumarlin juga jelaskan, bukan hanya asset warga diserifikatkan, dan asset pemerintah daerah, namun asset nasional seperti jalan nasional harus jelas statusnya sehingga juga disertipikatkan.
Kedepan kita berharap kasus tanah serupa tidak terulang, sehingga melalui sinergi BPN dengan media program strategis di BPN lebih transparan, seperti alur pelayanan si BPN sudah 23% dapat diakses melalui online hindari pungitan siluar ketentuan.
Sumarlin juga tidak menimpali Kawasan Hutan kerap siusulkan warga disertifikatkan, kesempatan ini saya jelaskan tidak semudah yang dibayangkan sebab sebelum jelas titik kordinat dan batas kawasan tentu tidak terlayani.
Karena itu perlu ada regulasi atau Perda menjadi payung hukum batasan petakan tanah tongkonan dan kawasan hutan untuk menghindari persoalan tanah didaerah ini. Apalagi tanah di Tana Toraja lebih mahal dari kota Makassar, ujar Sumarlin (agus).
