MAKALE, BKM — Kepala Badan Pertanahan (BPN) Tana Toraja, Sumarlin, didampingi beberapa kepala bidang, menggelar jumpa pers di Pantan Toraja Hotel, Rabu (24/11). Pada kesempatan itu BPN mensosialisasikan program proyek strategis nasional yang akan dilakukan di Tana Toraja.
Sumarlin mengatakan tahun 2022 mendatang kurang lebih 5.000 ha tanah dan aset pemerintah segera diserifikatkan. Mekanisme dan prosedur dilewati sehingga dikemudian hari tidak ada persoalan, utamanya dalam keluarga tongkonan.
Diakuai Sumarlin, kerap terjadi internal tongkonan persoalan tanah, sehingga perlu dimediasi mencari mufakat. Bukan hanya aset warga yang diserifikatkan, dan aset Pemkab tapi aset nasional seperti jalan nasional harus jelas statusnya sehingga juga disertifikatkan.
”Kita berharap kasus tanah serupa tidak terulang sehingga melalui sinergi BPN dengan media program strategis di BPN lebih transparan, seperti alur pelayanan si BPN sudah 23 persen dapat diakses melalui online guna menghindari pungutan diluar ketentuan,” ujarnya.
Sumarlin juga tidak menimpali kawasan hutan kerap diusulkan warga disertifikatkan. Karena itu perlu ada regulasi atau Perda menjadi payung hukum batasan petakan tanah tongkonan dan kawasan hutan untuk menghindari persoalan tanah didaerah ini. Apalagi tanah di Tana Toraja lebih mahal dari kota Makassar. (gus/C)