GOWA, BKM — Pengelolaan anggaran negara di lingkup instansi pemerintah kerap menjadi jebakan bagi oknum ASN (aparatur sipil negara) untuk terlibat kasus korupsi. Salah satu yang rawan adalah pengelolaan dana sekolah atau Biaya Operasional Sekolah (BOS). Ratusan juta hingga miliaran rupiah dana BOS bisa dikelola satu sekolah.
Kepala sekolah (Kepsek) diminta agar tidak terjebak dan tergiring ke tindak pidana. Untuki itu, kejaksaan negeri melakukan langkah pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi Penkum terhadap pengelolaan dana BOS.
Seperti dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa di Kecamatan Pallangga, dan Bajeng. pada pekan lalu. Sosialisasi Penkum ini berlangsung di SDN Tetebatu Kecamatan Pallanga.
Kepala Kejari Gowa, Yeni Andriani didampingi Kasi Intelijen, Andi Faiz, mengatakan, kegiatan sosialisasi dan penerangan hukum (Penkum) kepada para Kepsek ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan terjadinya penyimpangan pengelolaan BOS khususnya di lingkup sekolah dasar (SD).
”Dengan sosialisasi dan Penkum ini kita berharap Kepsek tidak salah dalam pengelolaan dana BOS tersebut dan dilaksanakan sesuai Juknis yang telah ditetapkan. Jika pihak sekolah ada keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan, silakan berkonsultasi dan kami akan memberikan pendampingan agar pengelolaan dana BOS tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan,” kata Kajari Gowa.
Yeni pun mengajak para Kepsek agar tidak sungkan bertanya dan berkonsultasi jika ada kendala dalam pengelolaan dana BOS.
”Jika ada kendala jangan takut untuk bertanya dan berkonsultasi. Melalui sosialiasi dan Penkum ini diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dana BOS di Kabupaten Gowa,” tegas Yeni. (sar)
