MAROS,BKM.COM- Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros agar disiplin waktu.
Permintaan tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi terkait penanggulangan kemiskinan daerah di Baruga A, Selasa, (30/11).
Saat ini para kepala OPD dan seluruh ASN Pemkab Maros harus membiasakan hadir tepat waktu dalam setiap agenda kegiatan, jangan biasa diri selalu terlambat.
“Saya minta para kepala OPD dan ASN dapat menekankan agenda kegiatan suratnya 1x 24 jam. Sehingga para OPD dan ASN bisa mengatur jadwal dan waktunya,” katanya.
Mantan anggota DPRD Maros itu juga mengingatkan jika surat kegiatan sudah dikirim melalui whatsapp dalam 1×24 jam para undangan itu sebisa mungkin hadir tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan.
“Saya paham kita semua punya agenda lain, tapi saya berharap untuk persoalan bisa kita benahi dimasa pemerintahan yang baru ini,” katanya
Sementara itu, dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan , Suhartina merincikan, jumlah penduduk miskin pada 2019 sebanyak 34.850 jiwa menurun di 2020 menjadi 34.620 jiwa. Presentasenya, kemiskinan turun dari 9,89 persen menjadi 9,74 persen 2020.
Penurunan presntase penduduk miskin ini disebabkan banyaknya program kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta peningkatan infrastruktur utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daera yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat, jadi ada penurunan di tahun 2020 sekitar
0,15 persen,” ujarnya.
Politisi Golkar itu mengatakan angka kemiskinan di Maros saat ini salah satunya pengaruh Covid 19.
“Makanya kami di Pemda Maros pun terus berupaya untuk melakukan program kegiatan tepat sasaran, ” imbuhnya.
Suhartina ingin program kegiatan pemerintah Kabupaten Maros tahun 2022 sebisa mungkin on the track untuk menanggulangi kemiskinan.
“Semua program harus berdasarkan pada data DTKS, dan salah satu cara menanggulangi kemiskinan bagaimana Pemda membuka lapangan pekerjaan,” ucapnya
Tina sapaan akrabnya berharap Januari tahun depan pihaknya sudah mempunyai program yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan. Ia ingin program kemiskinan di tiap OPD harus tepat sasaran.
“Jangan berdasarkan kedekatan, jangan berdasarkan kekeluargaan. Namun harus berdasarkan data yang jelas, karna jika tidak sesuai dengan data percuma saja dan itu tidak berpengaruh pada angka kemiskinan, ” jelasnya.(Askari)