POLMAN, BKM — Pemerintah Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli diminta transparan dalam pengelolaan anggaran desa. Transparansi dimaksud dalam bentuk pemasangan baliho APBDesa. Transparansi anggaran sesuai Juknis
Permendes dan Transmigrasi RI Nonor 6 tahun 2020 BAB III.
Penggunaan dana desa wajibdipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruangpublik yang dapat diakses masyarakat desa, yang dilakukan secaraswakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.
Anehnya mengapa masih ditemukan dilapangan ada oknum Kades terkesan enggan memasang baliho APBDesanya masing-masing. Apa mungkin di APBDesa tersebut ada sesuatu anggaran yang bersifat rahasia bagi publik sehingga merasa enggan dipasang.
Kades Ugi Baru Kecamatan Mapilli Khaeril Anwar saat dikonfirmasi justru mempertanyakan terkait adanya desakan pemasangan baliho. Menurutnya belum dipasangan baliho APBDesa tahun 2021 karena di wilayahnya sedang angin kencang. Selain itu pagar Kantor Desa bagian depan sementara dilakukan pembangunan pagar.
Soal baliho jelas dia sudah dipasang sekitar bulan Juli dan Agustus lalu tapi karena anggin kencang maka baliho pun robek, tapi dokumentasi baliho sudah dikirim ke Inspektorat karena disitu ada perubahan kegiatan.
Menurutnya saat ini Desa Ugi dijabat Plt sehingga gerakan kebijakan yang terbatas bagi seorang Plt.
”Tindakan didimasyarakat tidak boleh over, kalau over maka ada karakter yang kita matikan dibelakang, apakah itu karakter incumbent atau orang yang ingin mencalonkan diri jadi Kades atau yang lain,”tandasnya.
Selain itu, Kades lain yang telah melakukan pemasanga baliho APBDdesanya sesuai Juknis patut diapresiasi. Dengan pemasangan baliho APBDdesa maka nilai besar anggaran desa bisa diawasi dan dikoreksi jika ada dugaan pelanggaran seperti mark up dan lainnya.
”Semua itu perlu diperhatikan, ndak enak juga, nanti orang bilang
lece-leceang toi ini pejabat (over acting juga oknum pejabat ini- red)
biar bukan pekerjaannya dia juga mau kerja apalagi hanya Plt,” tandasnya. (*)
