Site icon Berita Kota Makassar

Infrastruktur Warga Pulau Dikucurkan Rp60 M

MAKASSAR, BKM– Kurangnya perbaikan infrakstruktur di wilayah kepulauan di kota Makassar mendapat perhatian serius anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar di tahun 2022. Sejumlah alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur kepulauan didorong untuk menjamin pemerataan pembangunan di kota Makassar.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang, mengatakan, ada beberapa wilayah akan dilakukan rehabilitasi dan pemerataan pembangunan. Namun ada beberapa usulan di anggaran 2022 mendatang untuk membangun daerah kepulauan.

“Kemarin ada usulan warga kepulauan yang sama sekali belum tersentuh, seperti perbaikan infrastruktur utamanya masalah listrik dan jaringan yang sampai saat ini masih belum bisa dinikmati penuh oleh masyarakat. Belum lagi pemecah ombak yang juga menjadi fokus perbaikan di tahun depan,” ungkapnya dikonfirmasi, Senin (13/12).
Selain itu, pihaknya juga sudah merekomendasikan pengadaan genset yang sebelumnya dikeluhkan di Kepulauan Barang Caddi. “Ada usulan dewan itu kemarin untuk diadakan oleh dinas PU Kota Makassar di 2022 dan saya pikir itu sudah masuk di anggaran, hanya kita lihat bagian mana yang prioritas,” katanya.
Begitupun yang dikatakan Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo. Ia mengaku sebagai wakil dari rakyat kepulauan telah mengusulkan penganggaran khusus dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana warga kepulauan sebesar Rp20 miliar.

“Kalau saya tidak salah itu Rp20 miliar untuk kepulauan khususnya di Kepulauan Sangkarrang dan di Pulau Lakkang, anggaran yang masuk itu untuk pembangunan infrakstruktur untuk warga disana karena selama ini mereka minim mendapatkan perhatian terlebih soal anggaran,” ucapnya.
Selain itu, anggaran juga diperuntukkan untuk peningkatan sarana fisik seperti jalan yang masih dikeluhkan warga, hingga pembangunan sekolah terintegrasi dalam rangka pemerataan pendidikan bagi masyarakat kepulauan.
“Sekolah kita buat bertingkat di situ sudah ada TK, SD dan SMP, itu salah satu bentuk program pak wali yaitu sekolah terintegrasi, malah sudah masuk ke APBD itu anggarannya sampai Rp40 milliar,” tuturnya. (ita)

Exit mobile version