MAKASSAR, BKM–Partai Hanura Sulawesi Selatan berpotensi terganggu dalam tahapan untuk mengikuti pemilu legislatif (pileg) Februari 2024 yang akan datang.
Usai musyawarah daerah luar biasa (musdalub) Hanura belum memiliki ketua yang fefenitif setelah Andi Ilhamsyah Mattalatta mundur.
Ketua Steering Committee (SC) Musdalub Hanura Sulsel Arifuddin Mane mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Sampai sekarang belum ada keputusannya, kita masih menunggu dari DPP karena kami sudah menyerahkan hasil keputusan terakhirnya kepada DPP, walaupun sudah ada permintaan masuk untuk fomratur dan kepengurusan,” jelas Arifuddin Mane, Senin (13/12).
Saat ini DPP Hanura terpaksa mengambil alih gelaran musdalub Hanura Sulsel setelah sempat ricuh. DPP Hanura pun memutuskan Wahyuddin M Nur sebagai formatur Ketua DPD Hanura Sulsel.
Namun, sudah sebulan lebih, persoalan ini tak kunjung selesai. Sebab DPP Hanura belum juga mengambil sikap terkait persoalan ini.
Apakah akan musdalub ulang, atau langsung saja menerbitkan surat keputusan (SK) ketua terpilih.
“Namun, sampai sekarang ini kan belum turun juga, bahwa SK pengurus itu sampai sekarang belum ada keputusannya, kita masih nunggu ini,”jelas Arifuddin Mane.
Sekretaris DPC Hanura Sinjai, Hilal Yusuf juga tak menampik bila kekosongan kursi Ketua DPD membuat konsolidasi partai menjadi terhenti.
“Kalau prosesnya masih terus tergantung SK ini, atau masih lama dikeluarkan. Tentu akan mempengaruhi kinerja teman-teman di daerah,” kata Hilal.
Belum lagi lanjut Hilal, DPP sejatinya memiliki program khusus untuk melakukan verifikasi internal sebagai persiapan menghadapi verifikasi selanjutnya oleh KPU. Rencananya akan digelar Desember ini.
“Harusnya sudah masuk mi itu data-data ke DPP. Cuma persoalannya belum bisa kita masukkan data-data, kalau belum ada yang defenitif jadi Ketua DPD,” ujarnya.
Makanya DPC Hanura di Sulsel hanya menunggu keputusan DPP, apakah akan menggelar musdalub ulang, atau langsung saja menerbitkan SK ketua terpilih.
“Begitu ada SK defenitif, dan terbentuk kepengurusan, maka kami langsung bergerak semua teman-teman DPC. Makanya menunggu saja dulu lah. Sampai DPP mengeluarkan SK, dan verifikasi internal secepatnya,” tutupnya.
Seperti diketahui, pileg akan dihelat Februari 2024, sehingga KPU bakal melangsungkan enam tahapan awal sepanjang 2022.
Diantaranya penyusunan peraturan terkait tahapan dan jadwal Pileg, pendaftaran parpol, verifikasi administrasi dan faktual secara berjenjang, penetapan parpol peserta pemilu, hingga penyusunan usulan dapil DPRD kabupaten/kota.
Dengan begitu, maka kesiapan struktur pengurus partai politik di semua tingkatan harus rampung sebelum September 2022.
Draft sementara, KPU menjadwal pendaftaran parpol dan verifikasi administrasi pada awal Agustus hingga media September tahun depan. (rif)