MAKASSAR, BKM–Konsolidasi Partai Golkar di Sulawesi selatan masih terganggu, meski telah dilantik oleh Wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian di Four Poin By Sheraton Hotel jalan Andi Jemma Makassar, Kamis (9/12).
Bahkan soliditas kader partai berlambang pohon beringin rindang ini akan terus dipertanyakan hingga pemilu legislatif (pileg) Februari 2024 nanti.
Hal ini menjadi pembicaraan lantaran satu demi satu politisi Golkar hengkang dan bergabung kepartai lain. Mulai dari Burhanuddin Baharuddin, HM Yasir, Syamsu Rizal alias Deng Ical hingga mantan Ketua DPRD Sulsel HM Roem.
Banyak hal yang mendasari hingga kader kecewa lalu hengkang, mulai dengan cara memimpin, komunikasi internal bahkan soal legalitas kepengurusan karena hasil musda yang menyepakati Taufan Pawe (TP) sebagai ketua DPD I Golkar Sulsel tanpa tandatangan tiga orang formatur, masing-masing Abdillah Natsir, Imran Tenri Tata dan Farouk M Betta.
Ketiga formatur itu sejak awal heran jika DPP menerbitkan surat keputusan bahkan telah melantik padahal tidak sesuai dengan AD-ART berdasarkan keputusan Munas X Golkar 2019 serta Juklak nomor 2 tahun 2020.
Dalam Juklak pasal 39 diatur soal tata cara pemilihan anggota formatur, pasal 40 wewenang formatur yang tertulis bila ketua formatur terpilih dan anggota memiliki mandat penuh untuk menetapkan komposisi dan personalia DPD serta menetapkan ketua Dewan Pertimbangan.
Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam AD-ART, PO dan Juklak partai.
Farouk yang dimintai tanggapannya memilih diam. Mantan ketua DPD II Golkar Kota Makassar ini hanya tersenyum saat dimintai tanggapannya, Selasa (14/12) kemarin.
Abdilla Natsir dan Imran Tenri Tata juga sejak awal selalu berkomentar dan kini memilih diam.
Tak hanya itu, banyak ketua DPD II terpilih yang tertolong hanya karena diskresi hingga mengabaikan sejumlah kader yang telah lama berkeringat atau mengabdi. (rif)