JAKARTA, BKM–Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan kembali menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pengembangan program inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Penghargaan bernama TPAKD Award 2021 atau Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award diterima langsung Gubernur DKI Anies Baswedan.
Menanggapi capaian yang diraih Anies, Ketua Umum Jaringan Nasional Mileanies 24, Muhammad Ramli Rahim, Jumat (17/12), mengatakan, meski Anies menjadi bulan-bulanan serangan buzzer terutama terkait sumur resapan, hal itu merupakan sesuatu yang sesungguhnya lucu karena menyerang sebuah proyek atau pekerjaan yang belum tuntas dikerjakan, belum dievaluasi bahkan kontraktornya pun belum dibayar lunas.
Serangan itu tak ditanggapi Anies seperti kebanyakan kepala daerah menanggapi serangan atau hujatan, Anies hanya diam dan membiarkan serangan itu terus dijalankan. Strategi Catenaccio tampaknya digunakan Anies.
Karena kenyataan baik demi kenyataan baik semakin berpihak ke Anies.
Muh Ramli Rahim menjelaskanz terbaru, Anies memimpin DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik dalam pengembangan program inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penghargaan bernama TPAKD Award 2021 atau Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award diterima langsung Gubernur DKI Anies Baswedan.
Gubernur Anies Baswedan menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) TPAKD, Kamis, 16 Desember 2021 di Ballroom Hotel Grand Hyatt.
Sementara itu, Anies mengatakan, inklusi keuangan di DKI Jakarta, khususnya menyasar program bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya yang selama ini masih belum tersentuh oleh produk dan layanan keuangan.
Beberapa program inovatif inklusi dan literasi keuangan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, di antaranya adalah:
1. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan JakLingko Goes to School;
2. Green financing dalam bentuk Gerakan Menabung dengan Sampah dan Biokonversi Sampah Organik dengan Maggot BSF;
3. Pemberdayaan UMKM:
a. Melalui kegiatan Jakpreneur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, dan permodalan kepada 283.375 UMKM;
b. Selain itu, dengan kegiatan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) berhasil menghimpun dana dari masyarakat untuk diberikan kepada UMKM dalam bentuk paket sarana prasarana dan paket pelatihan. Lebih lanjut, donasi yang terkumpul tersebut dikelola oleh kolaborator Fintech untuk disalurkan kepada UMKM sebagai modal kerja;
4. Pembentukan Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pembiayaan ultra mikro.
“Memang karya itu tak bisa dinilai saat masih berproses karena dampaknya bagi masyarakat akan terlihat setelah karya itu tuntas. Sumur Resapan bisa membuat malu para ahli dan para pengkritik jika ternyata berdampak positif bagi masyarakat terutama dalam menuntaskan banjir di Jakarta,” ujar Muhammad Ramli Rahim.(rls)