MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan melakukan penyederhanaan birokrasi mulai tahun 2022 mendatang. Pejabat eselon III dan IV akan dialihkan dari struktural ke fungsional.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, penyederhanaan birokrasi seharusnya mulai efektif bulan ini. Namun surat Kemendagri belum diterima oleh pihaknya.
“Kita lihat surat Kemendagri harusnya berlaku akhir Desember ini. Namun sampai hari ini belum ada suratnya kita terima,” ujar Imran, Senin (20/12).
Begitu surat diterima, Imran menegaskan akan melakukan peralihan status itu secepatnya. “Kita tunggu dari Kemendagri. Suratnya sudah ada, sisa dikirim. Begitu ada surat dari Kemendagri, langsung dieksekusi,” ungkap Imran.
Di Pemprov Sulsel terdapat 876 jabatan eselon III dan IV. Meski begitu, Imran mengatakan, ada beberapa eselon III yang tidak beralih status ke fungsional. Untuk Pemprov Sulsel kasubag umum dan kasubag keuangan. “Di umum dan keuangan tetap. Tetapi semua eselon IV habis. Jadi fungsional semua. PU juga begitu,”jelasnya.
Untuk lelang jabatan yang digelar, Pemprov Sulsel ingin bebas dari praktik kecurangan. Asesor pun didatangkan dari luar pulau.
Imran Jausi menyebut total 14 asesor didatangkan langsung dari berbagai latar belakang berbeda untuk melakukan asesmen kepada peserta lelang jabatan. “Langkah yang kita ambil 14 orang asesor dari luar semua. Tidak ada orang dalam,” katanya, Senin (20/12).
Imran menegaskan, pemprov ingin tahapan lelang jabatan ini bebas dari praktik kecurangan, sehingga pejabat yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan tidak ada konflik kepentingan. “Supaya kita hindarkan yang namanya konflik kepentingan. Kecuali nanti ceramah pansel, pasti orang dalam,” tandasnya.
Belasan asesor tersebar dari berbagai pulau di Indonesia, sehingga dipastikan tidak ada kedekatan dengan peserta lelang. “Tim asesor ada dari Universitas Pertahanan dari Surabaya, Bali, Kalimantan,” bebernya.
Sebelumnya, dari 235 pendaftar peserta lelang, hanya 168 yang lolos seleksi administrasi. Adapun jabatan lingkup Pemprov Sulsel yang akan dilelang yaitu Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Pendidikan.
Selanjutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Biro Administasi Pimpinan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum dan HAM, Biro Umum, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
Kemudian dirut RSUD Haji, kepala Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang. (jun)