MAKASSAR, BKM — Dua tokoh Partai Demokrat Sulsel, Ilham Arief Siradjudin (IAS) dan Ni’matullah Erbe alias Ulla dikabarkan telah bertemu di sebuah tempat yang ada di Kota Makassar, Senin (20/12). Pertemuan mereka digagas oleh sejumlah pengurus dan kader partai berlambang bintang mercy ini, lantaran memanasnya perseteruan keduanya jelang pelaksanaan musyawarah daerah (musda), Rabu (22/12) besok.
Banyak hal yang diulas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari pelaksanaan musda, peserta hingga soal adanya dugaan penolakan laporan pertanggungjawaban (LPj) Ulla sebagai ketua DPD dari sejumlah ketua DPC Demokrat kabupaten/kota. Pertemuan tersebut juga untuk menghindari benturan dua kubu, setidaknya agar soliditas kader tetap terjaga hingga pemilu legislatif (pileg) 2024 yang akan datang.
Salah satu pertimbangan karena mayoritas atau kurang lebih 16 DPC telah memberikan dukungan ke IAS. Sedangkan Ulla mendapat angin segar dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kami menginginkan agar keinginan DPP tidak berseberangan dengan harapan para pengurus di DPC,” ujar pengurus Demokrat Sulsel yang minta namanya tidak ditulis, Senin (20/12).
Sebelumnya, Ulla juga diminta agar tidak mengabaikan suara dari DPC yang merupakan pemilik suara pada Musda Demokrat Sulsel. Permintaan bernada ancaman ini patut dipertimbangan oleh politisi yang juga wakil ketua DPRD Sulsel itu.
Direktur Nurani Strategic Consulting Dr Nurmal Idrus, menyampaikan jika ancaman itu benar-benar diwujudkan oleh mayoritas pemegang suara pada musda Demokrat Sulsel di Makassar, maka akan berimplikasi buruk bagi Demokrat Sulsel maupun kepada Ulla. Pastinya akan meninggalkan ‘luka’ politik yang dalam bagi Demokrat Sulsel dan juga mencoreng karir politik Ulla.
“Jika penolakan itu diwujudkan, maka itu tak baik bagi Demokrat Sulsel. Karena ini sejarah buruk bagi mereka sebab pertama kalinya terjadi,” kata Nurmal Idrus, Senin (20/12).
Mantan ketua KPU Makassar itu menjelaskan, Ulla sebagai pihak yang menjadi sorotan harus segera mengambil sikap demi kepentingan partai dan juga dirinya. Bila terus dibiarkan tentunya tidak baik. Mayoritas DPC yang tidak berpihak kepadanya tentu akan berimplikasi pada penguatan Demokrat menghadapi Pemilu 2024, termasuk karir politik Ulla.
“Karir politik Pak Ni’matullah itu sangat bagus selama ini. Jika penolakan diwujudkan, maka itu bisa mencoreng jejak bagusnya di politik. Kalau pun dia tetap terpilih sebagai ketua di periode kedua, tetap saja akan sangat mengganggu perjalanan karir selanjutnya,” terangnya.
Nurmal menyarankan agar Demokrat Sulsel bisa mencapai konsensus antar kubu IAS yang pernah tercatat sebagai wali kota Makassar dua periode dengan Ulla. Ia mendorong agar Demokrat Sulsel mencontoh PPP yang mampu mencapai kata sepakat ketika Imam Fauzan ingin melengserkan Dr HM Aras sebagai ketua DPW.
“Konsensus adalah jalan terbaik. Yang paling penting adalah dengarkan mayoritas pemilik suara karena merekalah struktur paling menentukan dalam kontestasi ke depan, baik di pilpres maupun Pemilu. Konsensus antara IAS dan Ni’matullah akan membawa Demokrat lebih trengginas dalam perebutan elektoral di Sulsel ke depan,” pungkasnya.
Soal pertemuan IAS dengan Ulla, diapresiasi oleh pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad. Firdaus menilai jika strategi DPP untuk mempertemukan kedua tokoh Demokrat itu jadi jalan tengah guna menyatukan keduanya. “Sebab dampaknya besar bagi partai. Kedua tokoh itu juga diminta berbesar hati mengikuti arahan DPP demi kebesaran Partai Demokrat,” ujar Firdaus Muhammad. (rif)