MAKASSAR, BKM–Tahapan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) sudah mulai dibahas, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi selatan sampai saat ini belum juga melakukan pembahasan anggaran, termasuk untuk pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel akhir 2024 nanti.
“Kami belum bahas, kami menunggu format postur anggaran dari Bawaslu RI,”ujar Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi.
Dirinya menyebutkan jika anggaran pengawas pemilu itu terbagi dua, ada langsung dari pusat dan ada dana hibah dari pemerintah Provinsi.
“Pemilu serentak 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pilpres anggarannya dibiayai oleh APBN. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota hanya menerima kucuran anggaran dari Bawaslu RI,” katanya.
Kecuali untuk biaya penyelenggaraan Pilkada serentak, Arumahi menegaskan bila dananya bersumber dari APBD Provinsi dan APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
Dirinya menyebutkan baru akan melakukan pembahasan pada tahun 2022 karena pihaknya baru akan mulai tahapan pengawas pada tahun 2023.
“Oleh karena tahapan Pilkada baru akan dimulai pada tahun 2023, maka pembahasan anggarannya pada tahun 2022,” ucapnya.
Dilakukan Pilkada dan Pilgub bersamaan, kata Laode Arumahi akan dilakukan sering anggaran.
Khusus Pilkada serentak di Sulsel meliputi pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan wali kota (pilwlai) serta pemilihan bupati (pilbup). “Makanya harus sharing pendanaan antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota,”jelasnya.
Diketahui Bawaslu Sulsel pada pilgub 2018 lalu pengusulan anggaran sebesar Rp 175 miliar. Namun Bawalsu hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 141 miliar melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari pemerintah Provinsi. (rif)
