MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat capaian belanja sebesar Rp8,278 triliun lebih Minggu ketiga Desember 2021, atau 77,03 persen dari pagu Rp10,747 triliun. Adapun realisasi fisik program kegiatan sebesar 77,77 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Andi Darmawan Bintang menyebutkan, pada posisi tersebut, nominal anggaran belanja yang belum dicairkan sebesar Rp2,469 triliun lebih.
Sejauh ini masih terdapat empat OPD yang paling rendah realisasi keuangannya atau dibawah 50 persen yakni, UPT RSK Gigi dan Mulut (36,26 persen), UPT Pelatihan Kesehatan (37,33 persen), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (40,88 persen), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (44,44 persen).
Di sisi lain, terdapat empat OPD dengan capaian realisasi keuangan tertinggi yakni Biro Kesejahteraan Rakyat (100,84 persen), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (90,91 persen), Satuan Polisi Pamong Praja (89,59 persen), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (89,36 persen).
Darmawan Bintang sebelumnya mengakui, kinerja APBD Pemprov sempat mengalami perlambatan disebabkan beberapa kendala. Termasuk salah satunya terkait isu refocusing, yang membuat OPD ragu untuk menjalankan program.
“Refocusing menjadi bagian permasalahan sebab masing-masing OPD itu menunggu standby apakah akan direfocusing atau tidak. Ada keraguan seperti itu. Kedua, kadang juga pemerintah pusat melakukan pemotongan, sehingga target yang sudah kami tetapkan tidak tercapai,” aku Darmawan, Selasa (21/12).
Sebelumnya, Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana, dalam laporan perekonomian Sulsel memaparkan, bahwa pada triwulan III 2021, realisasi belanja APBD Pemprov Sulsel tercatat Rp5,93 triliun (47,44 persen dari pagu).
Angka tersebut lebih rendah dari triwulan III 2020 sebesar Rp6,20 triliun (55,45 persen dari pagu), yang utamanya disebabkan oleh signifikannya peningkatan pagu. Namun, hal ini tidak diiringi oleh kenaikan realisasi, khususnya belanja operasional terkait bantuan sosial. (jun)