MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar minta Pemerintah Kota Makassar segera melakukan investigasi terkait kebocoran soal di seleksi laskar pelangi atau pengganti tenaga honerer. Investigasi ini dilakukan sekaligus menghilangkan isu suap dan pemerasan yang dialami ratusan tenaga honorer.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Kasrudi, mengatakan,bocornya soal seleksi perlu mendapat pengawalan untuk mengidentifikasi oknum yang melakukan pembocoran soal. Apalagi mencegah adanya modus isu suap dan pemerasan yang dialami ratusan tenaga honorer jika ingin diloloskan.
“Bisa saja oknum yang membocorkan soal ini telah menjanjikan atau dibayar untuk bocorkan soal ke tenaga honorer ini. Harus dicari siapa oknum yang membocorokan ini, kita pasti kawal juga persoalan ini jangan sampai seleksi ini dianggap bagaimana,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/12).
Lanjut legislator Fraksi Gerindra Makassar ini bahwa, dewan akan melakukan pengawasan sesuai fungsi kontrol yang dimiliki DPRD. Adapun yang berkaitan dengan kasus kebocoran soal danada indikasi suap tersebut masih menunggu investigasi pemerintah.
“Kita masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar. Tentu jika ada oknum yang terlibat ini bisa diproses hukum dan dipecat jika terbukti,” bebernya.
Begitupun yang dikatakan, anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Andi Apiaty, mengaku, perlu ditindaklanjuti terkait kebocoran soal seleksi secara internal. Sebab yang dapat melakukan hal tersebut hanya oknum dari dalam menurutnya.
“Kita tidak bisa menuduh, tinggal tunggu hasil penyelidikan pak Wali, tapi kita tahu kalau seleksi begini pasti yang tahu soal dan semacamnya orang situ juga. Tapi yah kita menunggu hasil penyelidikanna saja,” tuturnya. (ita)