MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menekankan seleksi penerimaan Laskar Pelangi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, yang menggantikan tenaga kontrak harus transparan dan evaluasi pegawai harus diselesaikan hingga akhir Desember.
Menurut Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Nunung Dasniar, pemerintah kota seharusnya transparan dalam penerimaan pegawai laskar pelangi. Jangan sampai ada lagi kebocoran soal hingga isu miring lainnya dalam penerimaan tersebut.
“Kita hanya minta penerimaan ini tetap mengedapankan transparansi, dan BPKD juga harus bertanggungjawab selaku pelaksana agar kejadian sebelumnya tidak terjadi lagi. Kita mau pegawai yang nantinya lulus itu punya integritas dan loyalitas ke pekerjaanya,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (27/12).
Apalagi, tegas legislator Fraksi Gerindra Makassar ini bahwa, penerimaan tes seleksi Laskar Pelangi dilakukan di tengah pandemi covid-19. “Kita mendukunglah cara pemkot dalam merekrut pegawai tapi yah, harus terbuka dan kami juga butuh laporannya. apalagi kita ini masih dalam situasi pandemi yah harus perhatikan prokes,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi, juga menegaskan, BPKD sebagai pelaksana harus betul-betul menerima pegawai yang berkompeten dari hasil seleksi dan evaluasi tenaga kontrak harus diselesaikan bulan Desember ini.
“Semoga pegawai laskar pelagi yang diterima ini nanti benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Apa pun hasilnya nanti, jangan sedih jika gagal karena belum rejekinya. Berjuang lagi di waktu dan lain kesempatan,” tuturnya. (ita)