MAKASSAR, BKM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makassar senilai Rp4,9 triliun di tahun 2022 mendatang. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program. Termasuk pembayaran gaji ASN dan non ASN.
Dibanding dengan tahun 2021 ini, tercatat ada sejumlah OPD yang mengalami kenaikan anggaran yang cukup drastis. Namun ada juga yang menurun.
Walau begitu, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmi Budiman, rerata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat penambahan anggaran pada tahun depan. Dia mencatat, OPD dengan anggaran cukup besar tahun depan adalah Dinas Pendidikan. Nilainya mencapai Rp1 triliun.
Sementara aggaran kedua terbesar yakni di Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebanyak Rp897 miliar, bertambah Rp258 miliar dari Rp639,1 miliar di tahun 2021. “Dari semua OPD, Dinas PU paling tinggi kenaikan anggarannya,” ungkap Helmy.
Setelah Dinas PU, Dinas Pemuda dan Olahraga peringkat kedua dengan penambahan anggaran tertinggi. Dari Rp58 miliar menjadi Rp243 miliar, penambahannya mencapai Rp185 miliar. Disusul Dinas Perhubungan, dari Rp40 miliar menjadi Rp141 miliar. Penambahannya mencapai Rp 101 miliar.
“Bapenda juga mengalami kenaikan Rp40 miliar, Sekretariat Daerah bertambah Rp37 miliar. Dinas Pariwisata bertambah Rp36 miliar,” ucap Helmi.
Kata Helmi, program infrastruktur tetap menjadi prioritas tahun depan, seperti perbaikan dan pembangunan jalan, drainase, hingga akan dibangunnya gedung pelayanan atau government center di belakang Balai Kota.
Kemudian di Dispora akan dibangun beberapa arena olahraga. Di antaranya revitalisasi Lapangan Karebosi yang mencapai Rp15 miliar.
Kemudian pembangunan GOR Untia, anggarannya diestimasi Rp100 miliar, serta sirkuit balap yang diperkirakan mencapai Rp20 miliar.
Sementara itu, ada enam OPD yang mengalami penurunan atau pengurangan anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merosot ke angka Rp146 miliar dari Rp286 miliar. Penurunannya sangat besar. Mencapai Rp139 miliar.
Dinas Kesehatan juga turun Rp15 miliar, dari 588 miliar menjadi Rp573 miliar. Dinas Perpustakaan turun Rp6,1 miliar, dari Rp15,9 miliar menjadi Rp9,8 miliar.
Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga dapat pengurangan Rp4,8 miliar, dari Rp23 miliar menjadi Rp18 miliar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) turun Rp3,3 miliar dari Rp20 miliar menjadi Rp17 miliar. Sekretariat DPRD juga dipangkas anggarannya Rp532 juta, dari Rp192,4 miliar menjadi Rp191,8 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Makassar Nielma Palamba, tak menampik jika OPD yang dipimpinnya mendapat alokasi dana terbesar dalam APBD 2022. Angkanya mencapai Rp1 triliun lebih. Jumlah ini mengalami penambahan dari APBD Perubahan 2021. Mencapai Rp68 miliar, dari Rp932,15 miliar pada APBD-P 2021.
Dia mengatakan, secara umum Dinas Pendidikan memiliki SDM yang besar. Honorernya saja mencapai 2.000 orang, sehingga porsi anggarannya juga cukup banyak. Belum lagi dana BOS untuk sekolah-sekolah, ditambah sertifikasi guru.
“Rp1 triliun itu bukan murni APBD. Ada dana dari pusat untuk BOS, sertifikasi, dan lain-lain,” ucap Nielma.
Sementara anggaran yang bersumber dari APBD murni Pemkot Makassar dialihkan untuk menjalankan program prioritas Pemkot Makassar di bidang pendidikan. Misalnya, rehabilitasi sekolah, pembangunan sekolah terintegritas, dan kegiatan infrastruktur lainnya di Dinas Pendidikan. (rhm)