MAKASSAR, BKM — Dinas Pekerjaan Umum(PU) Kota Makassar tercatat menyisakan anggaran cukup besar tahun ini.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga triwulan IV, realisasi anggaran Dinas PU Makassar hanya sekitar 29,04 persen atau Rp185,6 miliar dari total Rp639,1 miliar. Artinya, ada sekita Rp453,49 miliar yang belum terserap.
Besarnya sisa anggaran dikarenakan ada banyak program yang tidak berjalan tahun ini.
Namun, Plt Kepala Dinas PU Makassar, Hamka mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan perhitungan berapa total sebenarnya sisa anggaran yang tidak terserap.
“Jumlah anggaran yang tidak bisa diserap itukan sementara kita hitung. Tapi yang jelas lebih dari Rp300 miliar,” kata Hamkah, Kamis (30/12).
Beberapa program yang tidak berjalan mayoritas adalah bangunan gedung, jalan, dan drainase. Kendalanya, sisa waktu yang ada tidak memungkinkan.
Belum lagi, kata dia, ada banyak program yang mengalami gagal tender. Bahkan program bangunan gedung seperti pembangunan kantor lurah tidak ada berjalan sama sekali.
“Kenapa, karena waktu lelang kan banyak yang gagal. Contoh kayak bangunan gedung itu tidak ada berjalan, jadi kendala dengan waktu,” ucap dia.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku cukup menyesalkan banyaknya anggaran yang tidak bisa terserap dan menjadi Silpa.
Dia mengatakan, salah satu penyebab itu terjadi karena kurang matangnya perencanaan dan lambannya proses tender yang dilakukan.
Dia berharap tahun depan, persoalan seperti itu tidak terjadi lagi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginstruksikan seluruh OPD melakukan tender dini untuk kegiatan yang akan dikerjakan tahun depan.
Paling lambat, Januari 2022, proses tender sudah bisa dirampungkan. Dan langsung diilanjutkan dengan realisasi fisik.
Dia menginstruksikan, agar seluruh persuratan untuk proses tender yang akan dikerjakan tahun depan, sudah harus rampung Desember. (rhm)