Site icon Berita Kota Makassar

Komda KIPI Sebut Kematian Dua Warga tak Terkait Vaksin

MAKASSAR, BKM — Komisi Daerah (Komda) Kejadian Ikutan Pasca Pasca Imunisasi (KIPI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengumumkan kasus kematian dua warga di Kabupaten Bone tidak terkait dengan vaksin. Hal tersebut berdasarkan pengkajian dan investigasi Komda KIPI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan terkait penyebab kematian dua warga tersebut.

Ketua Komda KIPI Sulsel Martira Maddeppungeng, mengatakan berdasarkan hasil pengkajian dan investigasi tersebut, dua warga yang masing-masing pria berinisial S dan pelajar perempuan berinisial AW meninggal bukan karena vaksinasi.

“Kami telah melakukan pengkajian dan causality assessment dan menyimpulkan bahwa penyebab kematian almarhum Tuan S dan almarhumah pelajar AW tidak terkait dengan vaksinasi COVID-19,” kata Martira saat konferensi pers di Kantor Dinas Kesehatan Sulsel, Kamis (6/1).

Martira menjelaskan bahwa S memiliki riwayat hipertensi lama dari pemeriksaan tekanan darah yang didapatkan. Kemungkinan besar, kata dia, pasien tidak rutin minum obat dan tidak rutin kontrol ke dokter.

“Tahun ini almarhum juga telah mengalami rawat inap 4 kali karena sakit. Terakhir kali dia rawat inap dengan gejala pucat di mana Hb hanya 4 dan nyeri lambung serta buang air besar warna hitam,” katanya.

S divaksinasi pertama pada 23 Desember 2021. Keesokan harinya, yaitu 24 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, S mengalami gejala pusing yang disertai muntah. Dia juga mengalami mimisan bahkan kesadaran menurun.

“Almarhum sempat mendapat pertolongan dan dianjurkan untuk ke rumah sakit, namun keluarga menolak. Pada tanggal 25 Desember sekitar pukul 07.00 Wita, bidan melaporkan S telah meninggal,” katanya.

Sementara AW, mendapat vaksinasi dosis pertama merk Sinovac pada 26 Oktober 2021 dan dosis kedua pada 23 November 2021 di Puskesmas Patimpeng Bone. Saat diskrining, tidak dijumpai adanya kontra indikasi.

Berselang 16 hari kemudian, tepatnya pada 9 Desember 2021, AW berkunjung ke Poliklinik Puskesmas Salomekko dengan keluhan bengkak dan nyeri pada punggung belakang kanan. Kemudian dia mendapat pengobatan dan kontrol pada 13 Desember 2021.

“Dia datang keluhan yang sama. Dia juga mulai sesak namun ringan. Dokter di Puskesmas lalu memberikan terapi obat Ibuprofen, dexametasone, dan vitamin C,” kata Martira.

Pada 21 Desember 2021, dokter di Puskesmas tersebut menemukan kondisi AW tampak sesak dengan saturasi 55 persen tanpa oksigen. Dokter menduga anak tersebut mengalami efusi pleura.

Martira pun memastikan bahwa sejauh ini vaksin aman digunakan. Hal itu terlihat dari tingginya angka capaian vaksinasi COVID-19 di Sulsel maupun Kabupaten Bone sendiri.

Dia menegaskan vaksinasi merupakan bagian dari upaya penanganan pandemik COVID-19.
Menurutnya, vaksinasi juga bagian dari cara pemerintah melindungi rakyatnya.

“Tersedia beberapa jenis vaksin antara lain Moderna dan Sinovac yang dapat dipergunakan agar seorang dapat memperoleh kekebalan setelah divaksinasi sehingga terlindungi terhadap infeksi covid-19,” kata Martira.

Dari kejadian meninggalnya dua warga Kabupaten Bone seusai divaksinasi, namun hal itu tak menyurutkan Dinas Kesehatan Sulsel untuk tetap melanjutkan program vaksinasi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulsel Husni Thamrin, mengatakan memang ada percepatan vaksin, namun tim vaksinator di lapangan tetap melaksanakan skrining secara selektif.

“Makanya jangan heran kalau ada satu atau dua yang ditolak. Walaupun sebenarnya kita juga disorot. Masyarakat ditolak sehingga mereka tidak mau lagi datang. Apa boleh buat. Kita tidak mau sembrono,” kata Husni.

Husni tak menampik bahwa ada orang yang bisa mengalami efek buruk setelah divaksinasi. Bisa saja karena orang yang bersangkutan tidak jujur mengenai penyakitnya atau bisa juga mereka tidak menyadari sedang memiliki penyakit bawaan.

Karena itulah skrining harus diperketat untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar layak divaksinasi atau tidak. Namun yang menjadi masalah adalah beberapa daerah mengeluh karena kekurangan tenaga dokter untuk melaksanakan skrining.

“Apa boleh buat, tapi kami dari Dinkes tetap konsisten dengan SOP kita, tetap konsisten dengan skrining kita karena itu tidak akan goyah walaupun didorong oleh isu percepatan,” katanya. (jun)

Exit mobile version